jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Masinton Pasaribu menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, presiden dengan hak prerogatifnya tak harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meneliti rekam jejak para calon pembantunya di kabinet mendatang.
BACA JUGA: Menurut Anda, Perlu Tidak Jokowi Libatkan KPK dalam Penyusunan Kabinet?
“Presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking kepada masing-masing calon. Jadi, tidak harus melibatkan KPK atau PPATK karena ini mutlak kewenangan presiden,” ujar Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Masinton menjelaskan, memang Presiden Jokowi melibatkan KPK saat membentuk Kabinet Kerja pada 2014. “Ya 2014 lalu memang iya, beliau mengajak (melibatkan KPK, red),” kata dia.
BACA JUGA: Masinton Nilai Seleksi Pejabat Struktural di KPK Ilegal
Namun, Masinton menduga Jokowi tak melibatkan KPK lagi karena melihat pengalaman saat membentuk Kabinet Kerja lima tahun silam. Mantan aktivis mahasiswa itu menjelaskan, ada delapan nama yang batal menjadi menteri Kabinet Kerja 2014-2019 karena masuk daftar hitam versi KPK.
“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu. Jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” katanya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy