jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi tidak perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses memilih calon menteri jajaran Kabinet Kerja Jilid II.
Menurut Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi, hal itu untuk menjaga independensi KPK.
BACA JUGA: Bandingkan Peran Kiai Maruf dan JK dalam Penyusunan Kabinet
"Justru dengan tidak melibatkan KPK dalam menyusun kabinet, Jokowi telah menjaga independensi lembaga antirasuah tersebut," kata Dedy di Jakarta, Selasa (15/10).
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun yang sebelumnya meminta Jokowi untuk melibatkan kembali KPK dalam menyeleksi menteri seperti pada tahun 2014.
BACA JUGA: Apa Peran Kiai Ma’ruf Amin dalam Penyusunan Kabinet?
Menurut Dedy, pendapat Ubaidillah itu justru terkesan menjerumuskan KPK.
"Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK tetapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa diisukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya," ujar Dedy dalam keterangannya.
BACA JUGA: Bukan Fadli Zon Kader Gerindra Paling Berpeluang jadi Menteri
Dedy menilai, pendapat yang mengarahkan KPK harus dilibatkan dalam politik kekuasaan berbahaya bagi independensi KPK.
"Sikap Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi KPK itu," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo