jpnn.com, JAKARTA - Suhu politik Partai Demokrat (PD) memanas, pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Dalam KLB tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat Periode 2021-2025.
BACA JUGA: Waduh, Mas AHY Pengin Panitia dan Peserta KLB Sibolangit Dipidana
Sejumlah pihak mencurigai agenda terselubung di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melaksanakan KLB dan mengusung Moeldoko sebagai Ketum PD.
“Saya heran kepada mantan kader PD yang ngotor melaksanakan KLB ilegal walaupun jelas menyalahi AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, red) partai yang legal,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun seperti dikutip Antara, Jumat (5/3/2021).
BACA JUGA: Persoalkan KLB PD Kubu Moeldoko, AHY Mengaku Wakili Jutaan Kader
“Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini,” sambungnya.
Menurut dia, terlihat ada upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan.
BACA JUGA: Irwan Demokrat Sentil Sandiaga Uno
Dia menilai PD selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah seperti kejadian walk out saat menolak RUU Ciptaker September 2020.
“Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya,” ungkap dia.
Kemudian, munculnya nama Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB ilegal juga menimbulkan pertanyaan. Teguran Presiden Jokowi pada KSP Moeldoko agar tidak turut campur dalam urusan internal, tampaknya diabaikan.
"Sebagai orang dekat Presiden, Pak Moeldoko seharusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, seharusnya pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini,” ujar Ubedillah mempertanyakan.
Menurut dia, pola politik elite yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi. "Karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi," papar Ubedilah.
Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting, Syarwi Pangi Chaniago menganalisa siapa yang diuntungkan dalam dinamika Partai Demokrat hari ini.
“Analisa siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat, yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan,“ ucap Pangi.
"Dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024," lanjut dia.
Pangi kembali menyinggung pernyataan Kepala KSP Moeldoko yang menegaskan komitmennya untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat.
"Jika memang Pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB ilegal ini," tegas Pangi.
Sedangkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara hanya dagelan.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun siap melawan hasil KLB yang dianggap inkonstitusional itu.
“KLB ini dagelan, kami akan hadapi dan kami lawan. Karena kami memiliki kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat," ucap AHY dalam konferensi persnya, Jumat (5/3/2021).(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich