jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai sosok Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun per 1 Desember 2021 kemungkinan berasal dari Angkatan Laut (AL).
Pria kelahiran 15 Oktober 1973 pun membeber sejumlah variabel yang memperkuat penilaiannya.
BACA JUGA: 4 Hal Penting Jadi Pertimbangan Presiden Dalam Menunjuk Calon Panglima TNI
Satu di antaranya, Panglima TNI dua periode belakangan sudah dijabat dari Angkatan Darat (AD) yaitu Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Angkatan Udara (AU) Marsekal Hadi.
Walakin Qodari memahami bahwa rotasi Panglima TNI sesuai angkatan bukan hitungan pasti. Sebab, rotasi seperti itu tidak diatur dalam undang-undang.
BACA JUGA: Kepala BIN dan Panglima TNI Kawal Jokowi, Terjun Langsung ke Rumah Warga
"Saya cenderung mengatakan kemungkinan (Panglima TNI berikutnya, red) ke AL, karena darat, udara, kemudian laut," kata peraih gelar doktor ilmu politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu dalam keterangan persnya, Jumat (17/9).
Selain variabel rotasi, Qodari turut menyinggung sisi trauma Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga eks Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu menilai calon Panglima TNI berikutnya dari AL.
BACA JUGA: Soal Pergantian Panglima TNI, TB Hasanuddin: Satu Hari Selesai
Pada dasarnya, kata dia, calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi mengerucut ke dua nama yaitu KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.
Qodari menyebut ada kemungkinan Jokowi trauma dengan masa kepemimpinan TNI di bawah Gatot yang berstatus dari TNI AD.
Sebab, Gatot semasa menjadi Panglima TNI kerap melontarkan serangan politik yang terkesan mengganggu partai asal Jokowi yaitu PDIP.
"Ada semacam trauma Pak Jokowi dengan Pak Gatot yang melontarkan serangan politik komunis dan seterusnya, padahal Pak Jokowi dari PDIP. Kita tahu kalau diserang pakai isu komunis, arahnya ke PDIP," tutur Qodari.
Selain dua variabel tadi, kata dia, ada semacam syarat tak tertulis semanjak era Orde Baru ketika Presiden RI hendak menunjuk jenderal menjadi Panglima TNI.
Di era tersebut muncul formula penunjukan Panglima TNI tidak boleh memenuhi tiga variabel utama yaitu berasal dari AD, Islam, dan Jawa.
Menurut Qodari, ketika Panglima TNI memenuhi tiga variabel akan menyulitkan Presiden RI. Qodari mencontohkan era kepemimpinan militer Indonesia di bawah Gatot yang sering berbenturan dengan pemerintah.
"Seharusnya, kan, Panglima TNI menjaga stabilitas, tetapi justru menjadi instabilitas. Saya kira trauma politk semacam itu mengubah konstelasi siapa yang akan menjadi Panglima TNI ke depan," ungkap dia.(ast/jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan