"Saya minta Dewan Pembina Partai Demokrat menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR, karena tidak cocok lagi memimpin lembaga yang besar ini
BACA JUGA: Tidak Ada Musdalub Golkar di Sulut
Pencopotan Marzuki (ini), sebagai bentuk pertanggungjawaban Partai Demokrat terhadap masyarakat, karena sikap dan kepemimpinannya yang seringkali membuat citra DPR kian tepuruk," tegas Arbi Sanit, di Jakarta, Rabu (3/11).Sebagai penggantinya, lanjut Arbi, Partai Demokrat harus rela Ketua Umum-nya, Anas Urbaningrum, masuk kembali ke parlemen dan memimpin lembaga DPR, karena yang bersangkutan dianggap lebih terbuka, lebih santun dan rasional
BACA JUGA: RUU Penyelenggara Pemilu Jalan di Tempat
Jika dibiarkan Marzuki memimpin DPR, bukan saja lembaga negara yang dirugikan, tetapi juga citra Partai Demokrat," ujar Arbi lagi.Menurut Arbi pula, kepemimpinan Marzuki Alie tidak seperti pemimpin-pemimpin DPR sebelumnya, seperti Akbar Tandjung maupun Agung Laksono, yang disebutnya lebih bijak dalam menyikapi situasi internal dan eksternal
Selain mengkritisi kepemimpinan Marzuki selama jadi Ketua DPR, Arbi juga menduga bahwa mantan Sekjen Partai Demokrat itu melakukan intervensi terhadap proses pergantian di jajaran Kesetjenan DPR
BACA JUGA: Pemecatan Lukman Edy Masih Fifty-Fifty
Dia menduga, Marzuki selaku Ketua DPR, telah mempolitisasi birokrasi dengan cara berusaha memasukkan 'orang-orang dekat'-nya menjadi pejabat di lingkungan Kesetjenan DPR."Mirip dengan sisi jeleknya para gubernur, bupati dan walikota yang baru saja dilantik, buru-buru mengganti pejabat birokrat karir di daerahKetua DPR saya duga telah melakukan intervensi karir birokrat di Kesetjenan DPR," tegasnya.
Polanya, menurut Arbi pula, pejabat yang bukan teman atau tidak sealiran dengan kepentingannya, digusur dengan alasan yang tidak jelas"Ini suatu intervensi yang berpotensi merusak birokrasi dan sistem yang sudah lama terbangun di Kesetjenan DPR," imbuhnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Refrizal, juga mempertanyakan masuknya pejabat-pejabat di luar DPR yang menduduki posisi strategis di lingkungan Kesetjenan DPR itu"Saya sudah dengar soal ada pergantian ituSaya kaget juga, kok terjadi pergantian yang seperti ituDan kita (BURT) akan mempertanyakan itu secara resmi," kata Refrizal, melalui telepon genggamnya dari Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar).
Ketika ditanya apakah sudah ditanyakan (soal) pergantian itu kepada Sekjen DPR sendiri, Refrizal mengaku sudah"Tadi pagi saya hubungi Sekjen Nining Indra SalehSaya tanya, ini titipan siapa? Sekjen bilang pergantian ini biasa saja," kata Refrizal, mengutip jawaban Sekjen DPR.
Ditanya apakah pergantian itu ada intervensi dari Ketua DPR, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjawab, "Saya belum tahuSaya tidak mau su'udzon dulu."
Ditegaskan Refrizal, jika pergantian pejabat-pejabat di Kesetjenan DPR diintervensi, maka berarti unsur KKN di republik ini masih berlaku"Kalau pergantian ini ada intervensi, maka ini tidak sehatArtinya, bebas dari KKN itu hanya slogan belaka," ucapnya.
Bahwa Kesetjenan DPR membutuhkan sejumlah birokrat yang ahli pada bidang pemeliharaan aset-aset dan tata kelola keuangan, Refrizal membenarkan hal ituTapi menurutnya lagi, proses rekrutmennya harus transparan dan objektif.
Kemarin, Setjen DPR memang merekrut pejabat eselon II dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengelola dan merawat gedung perumahan DPRSedangkan untuk membantu penyusunan dan pengelolaan keuangan, Kesetjenan DPR merekrut pejabat eselon II dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Sekjen DPR, Nining, pejabat dari Kementerian PU yang direkrut itu adalah Ir Sumirat, yang sebelumnya adalah Kasubdit Bangunan Gedung di Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan PUSementara pejabat dari Kemenkeu yang direkrut adalah Drs Adil.
"Kesetjenan sengaja merekut Sumirat dari Kementerian PU untuk pengelolaan aset bangunan DPR, karena selama ini DPR belum punya tenaga ahli pengelolaan gedung dan bangunanMaka saat ini kita rasakan perlu segera merekrutnyaDemikian juga halnya dengan rekrutmen terhadap pegawai Kementerian KeuanganHal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan di DPR, dan ini sesuai arahan yang disampaikan pimpinan dewan juga," jelas Nining(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dugaan Politik Uang di Labsel Tak Terbukti
Redaktur : Tim Redaksi