jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir ikut menanggapi keputusan pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang sudah dibatalkan kenaikannya oleh Mahmakah Agung (MA).
Menurut Anas, langkah tersebut membuktikan pemerintah kurang mempunyai sense of crisis.
BACA JUGA: Inilah Fakta Corona Klaster Indogrosir Sangat Liar dan Kejam
"Masyarakat saat ini tengah mengalami banyak kesulitan karena pandemi Covid-19, sehingga kebijakan pemerintah itu dipastikan akan menambah beban masyarakat," kata Anas dalam siaran persnya, Kamis (14/5).
Menurutnya, semangat dan kegembiraan masyarakat yang baru tumbuh seiring keluarnya putusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, langsung pupus.
BACA JUGA: Kabar Terbaru soal THR, PNS dan Honorer Sama-sama Senang, Alhamdulillah
Terlebih, saat ini ekonomi masyarakat terpuruk secara dalam, banyak yang menjadi pengangguran akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia.
Oleh karena itu, Anas berpendapat seharusnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tidak perlu dilakukan.
BACA JUGA: Liang Lahat Jenazah PDP Corona Sudah Digali, Hal Tak Diinginkan Tiba-tiba Terjadi, Ya Ampun
Meski demikian, menurutnya, masyarakat juga bisa kembali menggugatnya dan berpeluang dikabulkan lagi oleh pengadilan.
"Jika hal ini yang terjadi, maka pemerintah akan dipermalukan, baik secara politik maupun secara hukum," ungkap Anas.
Dia menegaskan kenaikan premi BPJS Kesehatan di tengah kondisi sulit seperti ini akan berpotensi membuat masyarakat kesulitan membayar iuran dan makin banyak rakyat yang menunggak.
"Seharusnya, pemerintah mencari solusi lain menyiasati defisit BPJS, baik dengan melakukan efisiensi, atau strategi lainnya yang tidak membebani masyarakat yang sedang kesusahan," pungkasnya. (Boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy