jpnn.com, TARAKAN - Lokalisasi yang ada di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan, Kaltara, belum akan ditutup tahun ini. Pasalnya, hingga akhir November belum ada kejelasan pelaksanaan penutupan lokalisasi di dua daerah tersebut.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan masih menunggu perkembangan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) atas surat yang mereka layangkan beberapa hari lalu terkait desakan penutupan lokalisasi.
BACA JUGA: Sekolah Perbatasan Kekurangan Guru Mapel Bahasa Indonesia
Wakil Ketua MUI Tarakan Syamsi Sarman mengungkapkan, adanya pro kontra menyoal penutupan lokalisasi merupakan hal yang wajar.
“Kami sudah menduga, pasti ada pro dan kontra. Terlepas apakah ada yang kontra, kami prinsipnya hanya menjalankan tugas kami, yang kedua juga memang sudah ada juga surat dari Kemensos dan Pemprov Kaltara. Yang jelas kami hanya menjalankan amanah dalam tugas kami sebagai ulama, adapun yang berseberangan dengan keinginan kami, silakan saja,” terangnya.
BACA JUGA: Guru - guru di Wilayah Perbatasan, Sungguh Luar Biasa
“Namanya juga politisi pasti sesuatu yang dilakukan berhubungan dengan politik. Yah, Kalau kami ulama tentu pertimbangan kami atas dasar umat dan agama. Biasanya yah namanya politisi tentu kepentingannya, hitung-hitungan politik,” imbuhnya.
Meski begitu, ia menegaskan pihaknya akan memerangi segala bentuk maksiat di Bumi Paguntaka. Ia menerangkan, jika nantinya pemerintah tidak menggubris tuntutan yang diajukan MUI, pihaknya bisa saja akan merangkul massa untuk mendesak pemerintah agar segera menjalankan instruksi Kemensos.
BACA JUGA: Sekolah di Perbatasan Kekurangan Guru Bahasa Indonesia
“Yang jelas kami tidak berhenti, kalau tidak bisa dengan jalan diplomasi artinya kami sudah datang bertemu baik-baik, tapi ternyata juga tidak bisa, mungkin kami bisa saja untuk mengumpulkan umat,” ujarnya.
“Surat kami sudah dua kali masuk ke Pak Wali Kota, yang kedua beliau sudah komitmen. Beliau segera menindaklanjuti, beliau sudah mengumpulkan instansi terkait. Nah kami akan tunggu itu,” bebernya. (*/zac/lim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap Zonasi Guru tak Diterapkan di Wilayah Kepulauan
Redaktur & Reporter : Soetomo