jpnn.com - JAKARTA - Hakim Agung Gayus Lumbuun menyatakan sudah saatnya Mahkamah Agung (MA) harus memilih lagi orang yang profesional, kredibel dan tegas serta merombak dan mengevaluasi ketua dan wakil ketua di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga pimpinan MA.
Hal tersebut dikatakan Gayus menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (1/7), menyikapi tertangkapnya lagi seorang Panitera Pengganti berinisial S di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Ternyata Sindikat Vaksin Palsu Libatkan Distributor Obat Asli
"Saya turut prihatin mendengar, lagi-lagi panitera pengganti yang kena OTT KPK," kata Gayus.
Berbagai kejadian yang akhir-akhir ini menimpa MA lanjutnya, menuntut institusi ini diisi oleh orang yang profesional, kredibel dan tegas.
BACA JUGA: Hamdalah, Peserta Mudik Gratis PDIP dengan KA Sudah Berangkat
"Harus rombak dan evaluasi ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sampai pimpinan MA," tegas mantan politikus PDI Perjuangan itu.
Apabila MA tidak bisa berbenah dan merombak pimpinan di semua jajaran pengadilan dengan orang-orang yang mampu memimpin di wilayah kerjanya maka Presiden Joko Widodo harus bertindak.
BACA JUGA: Anak Buah SBY Minta Lembaga Peradilan Lebih Transparan
"Selaku Kepala Negara, Joko Widodo harus bertindak menyelamatkan peradilan yang tidak ada hentinya dengan perilaku kejahatan sebagai bentuk mafia peradilan yang pada akhirnya bisa mengancam keselamatan negara," tegas Gayus.
‪Agar hal tersebut tidak terjadi, lanjutnya, pimpinan MA harus mengakui gagalnya pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran pengadilan di bawahnya.
"Selama ini kesannya MA mendalihkan bahwa perbuatan petugas yang menjadikan OTT oleh KPK disebut sebagai oknum. Tapi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor terungkap rekaman BBM yang menyebutkan keterlibatan sejumlah nama pejabat MA," ungkapnya.
Karena itu, ujar Gayus, kini saatnya pimpinan MA bicara terbuka kepada masyarakat untuk membenahi para pimpinan di semua jenjang peradilan sampai MA sebagai pertanggungjawaban terhadap semakin karut-marutnya pelaksanaan kinerja peradilan yang hampir merata terjadi di wilayah Indonesia.
"Kerugian keadilan yang dirasakan masyarakat lemah yang tidak mampu berbuat apa-apa merupakan kehancuran penegakan hukum karena pengadilan merupakan benteng terakhir yang paling menentukan terwujudnya keadilan di negara hukum," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah SBY: Ada Skandal Besar di Balik Kasus Putu
Redaktur : Tim Redaksi