jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah memprioritaskan pengembangan sawit rakyat atau sawit yang dtanam para petani sawit.
Menurut Akmal, pemerintah mesti lebih condong dalam mengalokasikan bantuan kepada sawit yang ditanam petani-petani kita mengingat masih banyak kendala teknis yang secara psikologis mengganggu produktivitas sawit rakyat.
BACA JUGA: Pelarangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Rugikan Petani Sawit
“Perkebunan sawit yang dikelola rakyat ini harus menjadi prioritas dengan segala bantuan dana dan transfer ilmu pengetahuan,” kata Andi Akmal pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan BPDPKS dan dan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, beberapa waktu lalu.
RDP tersebut membahas pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat.
BACA JUGA: PKS Dorong BPK Mengaudit Dana Pungutan Sawit
Akmal menilai persoalan yang cukup pelik pada peremajaan sawit rakyat, misalnya masalah birokrasi, sosialisasi dan pendampingan.
Persoalan lainnya terkait legalitas lahan, perencanaan kerja, dan laporan pertanggungjawaban. Juga terkait akses bibit yang sulit serta harga saprodi yang terus naik, kemitraan dan dana tambahan serta pemeriksaan aparat hukum.
BACA JUGA: Jokowi Melarang Ekspor CPO, DPR: Kebijakan Harus Komprehensif, Bukan Wangsit
Akmal memperhatikan data Kementerian Pertanian berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat.
Dia menyebut realisasi sepanjang 2021 hanya tercapai 15,41 persen atau sekitar 27.747 hektare dari target seluas 180 ribu hektare.
Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pencapaian target 540 ribu hektare. Hingga 24 Februari 2022, realisasi PSR bertengger di 1.199 hektare atau 0,67 persen.
“Data ini menunjukkan lambatnya perjalanan PSR (peremajaan sawit rakyat). Saya ingin penjelasan dan dialog bagaimana mempercepat peremajaan sawit rakyat ini sehingga mencapai target, mengingat total kebun rakyat yang ditanam sawit hampir setara dengan areal tanam perusahaan besar swasta,” ujar Akmal.
Politikus PKS ini menekankan ketika produktivitas sawit rakyat ini meningkat, tentu akan berdampak pada penerimaan negara yang lebih besar.
Namun, sokongan awal dari pemerintah sangat diperlukan sehingga petani-petani sawit kita ini menjadi maju dan mampu menghasilkan sawit yang besar dan berkualitas.
Akmal berharap Panja sawit ini kalau perlu ditingkatkan menjadi Pansus Sawit. Tujuannya, kata dia, agar lebih tajam menganalisa persoalan sawit dari hulu hingga hilir. Jangan sampai persoalan sawit ini terus berlarut dan tidak ada penyelesaian.
“Saya memprediksi, persoalan tata niaga minyak goreng ini tidak berhenti sampai lebaran, dan akan terus berlanjut yang pada akhirnya sangat merugikan rakyat Indonesia,” ujar Legislator asal Sulawesi Selatan II ini.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari