jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku minyak goreng (CPO) ke luar negeri mulai 28 April 2022.
Menanggapi kebijakan itu, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah mengkaji ulang secara seksama keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
BACA JUGA: Jelang Larangan Ekspor, Harga Minyak Goreng Curah Masih di Atas HET
Menurut Mulyanto, kebijakan pelarangan ekspor sawit dan turunannya itu membuat eksistensi lembaga tersebut menjadi tidak relevan.
Sesuai peraturan pemerintah No. 24/2015 dana yang dikelola BPDPKS merupakan pungutan ekspor sawit.
BACA JUGA: Soal Dugaan Perusahaan Minyak Goreng Sponsori Penundaan Pemilu, HNW Bereaksi Keras
Artinya, jika ekspor sawit dan turunannya diberlakukan tidak ada lagi dana pungutan sawit yang akan dikelola.
Selain itu, Mulyanto mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa secara khusus pengelolaan dana pungutan sawit ini.
"BPK harus memeriksa apakah pengelolaan dana tersebut sudah efisien, berkeadilan dan sudah tepat sasaran. Khususnya terkait dengan subsidi biofuel," ujar Mulyano, Selasa (26/4).
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu mengatakan pada saat harga CPO jatuh, penggunaan biofuel dalam campuran solar sebagai instrumen untuk menyerap produk sawit cukup efektif.
Upaya ini membantu menstabilkan harga CPO sekaligus mengurangi impor BBM dan dapat meningkatkan kontribusi sumber EBT (energi baru terbarukan) dalam negeri.
"Namun, ketika harga CPO dunia melambung tinggi, seperti sekarang ini, maka logika dasar tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Beban subsidi biofuel menjadi melangit," ucap Mulyanto.
Berdasarkan data sampai akhir 2021, dana pungutan sawit yang digunakan untuk subsidi industri biofuel sebesar Rp 110 trilun atau sekitar 80 persen dari dana sawit yang terkumpul di BPDPKS.
"Ini jumlah yang sangat besar dan memberatkan," tegas Mulyanto.(mcr28/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Wenti Ayu Apsari