jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan banjir besar di Kalimantan yang berhari-hari ini merupakan teguran keras dari yang maha kuasa kepada pengelola negara Indonesia dengan segala kebijakan dan tindakannya.
Politikus PKS ini menyoroti kerusakan daerah tangkapan hujan yang sudah terjadi bertahun-tahun ini. Pasalnya, regulasi tidak terlalu mendukung pada pengamanan dan penjagaan lingkungan yang semestinya.
BACA JUGA: Menteri Basuki Minta Sumbatan Penyebab Banjir Bandang di Kota Batu Dibersihkan
“Pada tahun 2000 luas hutan Kalimantan adalah 33.234.711 Ha, lalu menurun menjadi 26.886.772 Ha pada tahun 2013, dan hutan Kalimantan yang tersisa pada tahun 2017 adalah seluas 24.834.752 Ha,” ujar Akmal, Jumat (19/11/2021).
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan secara nasional proporsi tutupan lahan hutan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Laju deforestasi terjadi akibat penebangan ilegal (illegal logging), kebakaran hutan ataupun konversi dari hutan menjadi perkebunan.
BACA JUGA: 8 Daerah Siaga Banjir Bandang, Warga Jatim Harap Waspada
Menurut Akmal, proporsi tutupan hutan nasional pada tahun 2019 adalah 50,10 persen dari total luas lahan secara keseluruhan atau sama dengan 94.114.000 hektare.
Akmal juga menjelaskan Fraksi PKS mencatat selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi (2015-2020), paling tidak terjadi kabakaran hutan dan lahan seluas 5.645.022 hektare.
BACA JUGA: Sebelas Perwira Tinggi TNI AL Naik Pangkat, Nih Daftar Namanya
Berdasarkan perhitungan, kebakaran hutan di Indonesia mencapai luas 940.837 hektare/tahun atau sama dengan 2578 Hektare/hari, telah menghancurkan kehidupan satwa, menghilangkan biomass, merusak ekosistem, melepaskan karbon, dan asap kebakaran hutan telah mengggangu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
Anggota DPR RI kelahiran Bone ini juga mengingatkan bahwa Pada tahun 2020 kala terjadi Pandemi Covid-19, saat yang bersamaan hutan dan lahan kita yang terbakar mencapai 269.942 hektare.
Hampir 150.000 hektare kebakaran hutan dan lahan terjadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
“Jadi, saat ini telah tampak kerusakan yang terjadi di darat dan udara akibat ulah manusia yang mengakibatkan perubahan iklim dan menurunnya kemampuan dataran untuk menerima kondisi alam, termasuk meluasnya lahan kritis, yang ujungnya timbul bencana alam seperti banjir besar,” ujar Akmal.
Anggota Komisi IV DPR dua periode ini menguraikan total luas lahan kritis nasional mencapai 14 Juta hektare. Proporsinya terhadap total luas lahan adalah sebesar 7,46 persen.
Dia menyebut luas lahan kritis tertinggi pada tingkat provinsi ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu seluas 1.338.810 hektare. Berikutnya adalah Kalimantan Barat seluas 1.015.631 hektare, dan Provinsi Jawa Barat luas lahan kritisnya hampir mencapai 1 juta hektare yaitu seluas 911.192 hektare.
“Sudah saatnya pemerintah saat ini berbenah total tanpa menyalahkan masa keadaan masa lalu. Yang paling penting bagaimana di masa depan lingkungan kita menjadi membaik sehingga meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup di dalamnya termasuk Ummat Manusia,” tutup Andi Akmal Pasludddin.(fr/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich