jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sampai kini belum terealisasi. Padahal sebelumnya pemerintah menegaskan bahwa harga bahan bakar akan naik awal bulan November. Situasi yang tidak menentu ini membuat publik mempertanyakan kapan kepastian BBM akan dinaikkan.
Hari Rabu kemarin (12/11) di hotel Four Season Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah menunda pengumuman kenaikan BBM.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Angkut 20,9 Juta Penumpang Sepanjang Triwulan III
Pasalnya, saat ini harga minyak dunia mengalami penurunan. Yakni berada di kisaran 85 US dollar per barel. Sehingga pemerintah masih melihat lagi. Jika harga minyak kembali naik, pemerintah akan langsung menaikkan harga BBM.
Menanggapi pernyataan JK, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago enggan berkomentar. Dia mengatakan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah kenaikan BBM akan ditunda. "Saya belum tahu. Tanya pak JK," ucapnya.
BACA JUGA: Marwan Jafar Siap Jadi Sales Kreatif Pedesaan
Menurut Andrinof, saat ini kenaikan BBM masih di kalkulasi lagi. Pasalnya harga minyak dunia sedang turun. Perhitungan ulang itu dilakukan baik di Bappenas dan di kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Nanti setelah dihitung, hasilnya disatukan dan dilaporkan ke presiden," terangnya.
Namun, Andrinof belum bisa memastikan kapan perhitungan itu selesai. Menurut dia, saat ini pemerintah berusaha secepatnya menyelesaikan perhitungan. "Sambil melihat harga minya dunia," jelasnya.
BACA JUGA: Jonan Minta Setiap Maskapai Tempatkan Penghubung di Kemenhub
Selain itu, mundurnya pengumuman kenaikan BBM disebabkan belum meratanya pembagian tiga kartu sakti Jokowi. Yakni kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Andrinof mengatakan pemerataan tiga kartu itu menjadi prioritas pemerintah. Karena itu merupakan program social safety net atau jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Program itu juga sebagai kompensasi kenaikan BBM.
Menurut Pria yang dulunya dikenal sebagai pengamat kebijakan negara itu, pemerintah harus memastikan tiga kartu itu harus berjalan terlebih dulu. "Janga nanti membuat keputusan yang mengejutkan tapi masyarakat tidak disiapkan. Metodenya seperti itu," terangnya.
Namun sebelumnya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa pembagian tiga kartu itu baru mencapai angka sekitar 1000. Menurut Puan, kendala yang dihadapi yakni validasi data. Sebab pemerintah ingin memastikan kartu itu diterima orang yang tepat. Dia mengatakan perlu waktu hingga akhir tahun untuk menyelesaikannya.
Menanggap i itu, Andrinof mengatakan dia tidak tahu teknis pembagian kartu. Menurut dia, teknis berada di kementerian terkait yakni di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
Selain itu, pemerintah juga dikabarkan menggodok skema kenaikan BBM. Skema itu dibuat agar kenaikan BBM berjalan lancar dan tidak terjadi inflasi.
Andrinof mengakui adanya skema itu. Menurut dia pemerintah sudah menyiapkan tiga skema. Salah satunya skema jika BBM tidak jadi dinaikkan. Namun dia enggan menjelaskan lebih detil. "Skema sudah kami siapkan. Kami sudah bertemu deputi senior Gubernur Bank Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, BI sudah membuat skema kenaikan BBM. Skenario itu berdasarkan nominal kenaikan BBM. Apabila kenaikan harga BBM subsidi dilakukan sebesar Rp 2.000 per liter tahun depan, maka akan tambahan inflasi sebesar 2,11%. Selain itu juga akan ada efek ke Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kenaikan 0,06%.
Sedangkan dengan kenaikan sebesar Rp 3.000 per liter, akan terjadi tambahan inflasi sebesar 3,16%. Juga terjadi tambahan pertumbuhan 0,5%. Tentu saja ini dengan asumsi 50% anggaran subsidi dialihkan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk volume subsidinya sendiri sebesar 45 juta kiloliter.
Pada bagian lain, untuk menangkal protes akibat kenaikan BBM, JK kemarin mengumpulkan rektor se Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan itu JK meminta para rekto untuk bisa memberikan sosialisasi pada mahasiswa agar tidak melakukan aksi anarkis saat kenaikan BBM.
Menurut Juru Bicara JK, Husein Abdullah, pemerintah tidak melarang mahasiswa melakukan aksi. Asalkan tidak anarkistis. "Aksi juga kan sebagai penyaluran aspirasi. Tidak dilarang selama tidak rusuh," jelasnya.
Menurut Husein, harapannya para rektor itu bisa memberikan pemahaman bagi mahasiswanya. Pasalnya subsidi BBM dialihkan pada sektor yang lebih bermanfaat.
"Ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Pasalnya subsidi BBM dialihkan ke bidang pendidikan dan infrastruktur," jelasnya.
Sementara itu Rektor Unhas Dwia aries tina ulubuhu mengatakan pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan pihak keamanan. Yakni TNI dan Polda Sulsel.
Ada lima kesepakatan yang dihasilkan. Yakni demo tidak boleh anarkistis, tidak boleh membakar ban, memblokade jalan, menyetop mobil pengirim BBM, melakukan penjarahan dan menyerang kantor pemerintahan. "Kalau terbukti bersalah pihak aparaty akan menangkap," tegasnya. (aph)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antisipasi Instruksi Menteri BUMN, Garuda Siap Ubah Strategi Pasar
Redaktur : Tim Redaksi