jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago mengatakan Pusat Kajian dan Kebijakan Pembangunan (Puskaptis) sah-sah saja menantang lembaga survei lainnya dalam uji presisi hasil hitung cepat Pilpres 9 Juli 2014. Hanya saja, Puskaptis juga harus memenuhi kewajibannya untuk memaparkan sampel yang digunakan dalam quick count.
"Tantangan Puskaptis untuk bubarkan lembaga yang quick count-nya salah setelah pemilu boleh-boleh saja. Tapi penuhi dulu kewajiban untuk pemaparan sampel," kata Andrinof di akun twitternya beberapa menit yang lalu.
BACA JUGA: Tim Jokowi-JK Disebar Kawal Suara
Andrinof meminta pemaparan sampel tersebut karena ia sendiri sanksi dengan kerja yang dilakukan Puskaptis. Apalagi ia memiliki catatan kerja lembaga survei tersebut yang dianggap kadang ngawur.
"Bbrpa kali memaparkan jumlah desa/kelurahan terpilih lebih banyak dari jumlah responden. Sungguh ngawur," tulis Andrinof yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).
BACA JUGA: Lawan Kampanye Hitam, PKB Berperan Penting Menangkan Jokowi-JK
Kekeliruan lain yang dilakukan Puskaptis adalah hasil survei nasional yang dilakukan akhir November 2008.
"Hasil survei nas Puskaptis akhir Nov 2008, PDIP 37,4%, PD 28,52%, Golkar 18,52%, dan ...PPP dan PKB pemilihnya nol," ucapnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Kemenag Lulus CPNS tak Otomatis Kantongi NIP
Karenanya, Andrinof meminta Puskaptis untuk segera membuka data sampel terpilih, nama petugas di tiap TPS yang menjadi sampel serta nomor handphone yang digunakan untuk pengiriman data oleh masing-masing enumerator.
"Puskaptis jangan berani koar-koar dulu nantang bubar setelah 22 Juli. Penuhi dulu kewajiban saat ini. Serahkan data sampel dan petugas," katanya.
Seperti diketahui, Puskaptis dalam hitung cepatnya mengunggulkan Prabowo-Hatta menang dengan perolehan 52,03 persen suara. Jokowi-JK 47,95 persen dari 93,41 persen data yang masuk. Puskpatis menyatakan Prabowo-Hatta unggul bersama dengan Jaringan Survei Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Indonesia Research Centre (IRC).
Di sisi lain, ada delapan lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi-JK. Masing-masing, SMRC-LSI, RRI, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia (IPI), Populi Center, Poltracking Institute, Litbang Kompas, dan CSIS-Cyrus. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 11.104 Kursi Haji Belum Terisi
Redaktur : Tim Redaksi