jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyoroti pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) yang tiba-tiba mengalami pembengkakan biaya cukup besar.
Pasalnya, dalam paparan di Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4,3 triliun untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.
BACA JUGA: Hergun Membeber Alasan Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Tak Layak Didanai APBN
Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021. Konon, PMN itu sebagai misi penyelamatan terhadap proyek KCJB yang mengalami pembengkakan biaya.
Pada awalnya proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini, biayanya menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun.
BACA JUGA: Kasus Formula E, Ferdinand Mencurigai Peran 2 Eks Pimpinan KPK Ini
Legislator Gerindra yang beken disapa dengan panggilan Hergun itu mengingatkan proyek itu awalnya ditetapkan B to B dan tidak menggunakan APBN sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
"Semestinya pemerintah konsisten dengan kebijakan tersebut," kata Hergun dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Senin (15/11).
BACA JUGA: Baru Diresmikan Presiden Jokowi, Jembatan Sei Alalak jadi Tempat Transaksi Terlarang
Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang dibentuk pada Oktober 2015.
KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd. dengan kepemilikan 40 persen.
Menurut Hergun, proyek tersebut sudah melalui studi yang cukup lama dan komprehensif. JICA bahkan telah menghabiskan dana USD 3,5 juta untuk melakukan studi kelayakan.
"Belum lagi studi kelayakan yang dilakukan pihak China, sehingga aneh bila tiba-tiba terjadi pembengkakan biaya yang cukup besar,” ujar Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR RI itu.
Anggota DPR dari Dapil IV Jabar itu juga menyoroti penjelasan Sekretaris Perusahaan KCIC Mirza Soraya yang menyebut pembengkakan tersebut dikarenakan pengadaan lahan, penggunaan frekuensi GSM-R untuk operasional kereta api, biaya investasi untuk instalasi PLN serta pekerjaan variation order dan financing cost.
Hergun menyatakan KCJB bukan proyek kelas warung kelontong yang bisa diubah semaunya.
BACA JUGA: Irjen Nana Sudjana Sampaikan Permohonan Maaf, Lalu Berpamitan
"Ini merupakan proyek prestisius bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Pelaksana proyek harus mengerjakannya secara profesional sesuai rencana awal yang ditetapkan," ujar ketua DPP Gerindra itu. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam