jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan penggunaan APBN untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) kurang tepat.
Legislator Gerindra yang beken disapa dengan panggilan Hergun itu menilai proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dari segi investasi tidak memberikan keuntungan secara cepat. Sebab, menurut peneliti, proyek KCJB baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru KCIC Soal Aksi Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Hal itu disampaikan Hergun merespons paparan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Komisi XI terkait pemberian penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4,3 triliun untuk mendanai proyek KCJB.
Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021. Konon, PMN itu sebagai misi penyelamatan terhadap proyek KCJB yang mengalami pembengkakan biaya.
BACA JUGA: Kasus Formula E, Ferdinand Mencurigai Peran 2 Eks Pimpinan KPK Ini
Pada awalnya proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun.
"PMN itu artinya negara menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun bila balik modalnya membutuhkan waktu yang lama maka disebut tidak layak investasi," kata Hergun di Jakarta, Senin (15/11).
BACA JUGA: Mediasi Batal, Luhut Binsar: Lebih Bagus Bertemu di Pengadilan Saja
Menurut Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR RI itu, faktor lain yang membuat KCJB dianggap kurang ekonomis yaitu karena stasiun terakhir berada di pinggiran Kota Bandung, tepatnya di stasiun Tegalluar.
Dengan demikian, penumpang kereta cepat itu masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota.
Belum lagi masalah harga tiket yang diperkirakan antara Rp 250.000 hingga Rp 350.000, dinilai bakal menyulitkan KCJB bersaing dengan moda transportasi lain, seperti armada travel, bus, dan kendaraan pribadi.
Anggota DPR dari Dapil IV Jabar (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu juga menyinggung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang diprediksi bakal mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta.
"Itulah beberapa kondisi yang menyebabkan KCJB tak layak didanai APBN," ucap Hergun. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam