jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama sudah memberi sinyal bersedia diusung PDI Perjuangan pada Pilkada 2017 mendatang. Namun, PDIP tidak mau begitu saja menyerahkan tiketnya. Pria yang akrab disapa Ahok itu diminta untuk mengikuti mekanisme pencalonan yang berlaku di PDIP.
Menurut pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Harris, Ahok tidak perlu menurut keinginan PDIP tersebut. Pasalnya, Ahok adalah pihak dengan daya tawar yang lebih besar di dalam situasi ini.
BACA JUGA: Mencalonkan Diri di Pilgub Aceh 2017, Zaini Abdullah Pilih Jalur Independen
"Ya ngapain, buat apa (ikuti PDIP)? Yang butuh, Ahok apa PDIP? Saya pikir yang lebih membutuhkan itu PDIP bukan Ahok," kata Syamsuddin saat dihubungi, Minggu (31/7).
Saat ini, lanjut dia, Ahok sudah memiliki dukungan dari tiga partai politik yakni, Golkar, NasDem dan Hanura. Dukungan partai-partai itu sudah cukup untuk memenuhi syarat pencalonan yang diatur dalam UU Pilkada.
BACA JUGA: Blusukan, Ketum Golkar Pantau Harga Daging di Batam
Bahkan, tambah Syamsuddin lagi, tanpa ada dukungan dari partai politik pun Ahok tetap bisa maju dan berpeluang besar memenangkan Pilkada DKI 2017. Karena itu, sangat aneh jika Ahok tunduk pada keinginan parpol.
"Kita tahu tanpa partai politik Ahok bisa maju sebagai independen. Tapi karena ada tiga partai yang mengusung, Ahok maju dari partai," terang dia.
BACA JUGA: Dorong Satu Poros Koalisi Lagi Usung Yusuf Mansur
Syamsuddin pun heran dengan kengototan PDIP meminta Ahok untuk ikut mekanisme partai. Pasalnya, partai berlambang banteng moncong putih itu sendiri sudah melakukan penjaringan calon beberapa bulan lalu dan hasilnya saat ini tengah digodok.
"PDIP kan sudah mengadakan seleksi cagub dan Ahok tidak mendaftar, jadi ya gak masuk akal (PDIP desak Ahok)," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Mati Kutu Hadapi Bu Mega, Nih Buktinya
Redaktur : Tim Redaksi