jpnn.com - BATAM - Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat ini akan memanggil pimpinan baru BP Batam untuk meminta masukan terkait kelangsungan Batam ke depan. Selain itu, pemanggilan ini juga bertujuan mensinergikan BP Batam dengan pemerintah Kota Batam.
"Dulu di bawah Pak Mustofa juga sudah pernah kita panggil. BP Batam yang baru juga akan tetap kita panggil. Kita minta dan memberikan masukan juga," kata anggota Komisi V DPR RI, asal Kepri, Nyat Kadir seperti dikutip dari Batam pos (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: DPR Soroti Perizinan Berbelit dan Tumpang Tindih di Daerah Ini
Menurutnya, peralihan FTZ ke KEK harus dibicarakan lebih matang. Di mana masa peralihannya harus memakan waktu dan jangan sampai merugikan investor.
"Kalau misalnya lima tahun tak cukup, tambah lima tahun lagi. Kalau tak cukup, tambah lagi," ujar Nyat Kadir.
BACA JUGA: Sangat Membebani Rakyat, DPR Minta UWTO Dihapus
Pada kesempatan itu, Nyat Kadir juga akan meminta kepada BP Batam menghapus uang wajib tahunan otorita (UWTO). Karena selama ini pemungutan UWTO ini dinilai terlalu memberatkan warga Batam.
Pernyataan Nyat ini langsung disambut baik warga Batam. Werton P. anggota komisi III DPRD Kota Batam dari fraksi Hanura mengatakan bahwa UWTO ini sudah lama dikeluhkan karena memang memberatkan warga.
BACA JUGA: Khusus Pengisian Dua Jabatan Ini Harus Koordinasi Mendagri
"Kalau retribusi di awal, mungkin silahkan saja. Tetapi jangan ketika perpanjangan 30 tahun, kita bayar lagi. Ini tidak benar dan membebani masyarakat," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat bisa mendengar keluhan masyarakat Batam. Termasuk mengenai kewenanangan akan lahan di Batam yang seharusnya ditangan pemerintah. "Masa pemerintah tak ada wewenang atas lahan di Batam. Ini lucu kan," ujar Werton.
Sementara itu, Direktur Humas dan Promosi BP Batam Purnomo Andiantono mengatakan bahwa masalah hak atau HPL atas lahan ataupun kewenangan untuk menghapus UWTO ini bukan di pihaknya. Ia menegaskan BP Batam akan setuju terkait semua kebijakan dari pusat.
"Itu semua tergantung pusat. Kita tidak mungkin membantah pusat. Kalau itu yang terbaik untuk Batam, BP Batam akan mendukung," katanya.
Masalah UWTO ini memang sebelumnya sudah disampaikan oleh Walikota Batam, Rudi. Ia megatakan bahwa UWTO ini memang sudah selayaknya dihapus. Ini juga disampaikan Rudi dalam beberapa rapat dengan pusat. (ian/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Edan! Sel untuk Koruptor Ini Mewah Banget
Redaktur : Tim Redaksi