Aneh, Pemerintah Mau Bangun Pusat Data Nasional dengan Dana Asing

Kamis, 30 Juli 2020 – 19:10 WIB
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mempertanyakan rencana pemerintah membangun Pusat Data Nasional dengan dana asing.

"Mengapa untuk bangun pusat data, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (30/7).

BACA JUGA: Perpres Kartu Prakerja Direvisi, Sukamta: Tambahan Pemanis Kata Saja

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong percepatan pembiayaan Prancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia.

Menurut Sukamta, wajar saja timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ.

BACA JUGA: Kemenkominfo Siapkan Mesin Rp 1 Triliun untuk Berantas Situs Perjudian

Potensi penambangan data oleh asing menjadi makin terbuka.

"Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data tergadaikan nantinya," ungkapnya.

BACA JUGA: Kemenkominfo Desak Telkomsel Jawab Soal Dugaan Kebocoran Data Pengguna

Wakil ketua Fraksi PKS di DPR ini menekankan perlu diperjelas skema kerja sama ini seperti apa. Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya?

"Jika ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan," tegasnya.

Sukamta juga menambahkan bahwa banyak pemain lokal yang kompeten.

Bahkan, di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global.

"Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal. Indonesia harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus didukung. Jangan justru membesarkan kepentingan asing," katanya.

Selain itu, kata dia, ada data center milik BUMN.

Telkom juga membangun data center besar di Bekasi.

"Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya?" ungkap Sukamta.

Dia menilai Indonesia sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah.

Skema pendanaan dari asing ini buktinya. Urusan yang sangat vital pun tidak berusaha untuk berdikari.

"Ini yang perlu diperjelas, agar kedaulatan sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh," tutur wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu. (boy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler