Aneh, Semua Pejabat Sudah Dukung tapi Revisi UU ASN Belum Juga Tuntas

Senin, 25 Maret 2019 – 17:05 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis mengaku heran dengan perkembangan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mandek. Padahal semua pejabat negara sudah memberikan dukungan dan setuju UU ASN direvisi.

“Yang sudah beri dukungan kepala daerah, ketua DPRD, ketua MPR, ketua DPR RI, dan pemerintah lewat surat presiden yang memerintahkan tiga menteri untuk membahasnya. Namun, statusnya sampai saat ini tidak jelas,” kata Sumarni kepada JPNN, Senin (25/3).

BACA JUGA: Yakin Jokowi 2 Periode, Genjot Revisi UU ASN demi Honorer K2 jadi PNS

Dia tetap berharap revisi UU ASN dapat disahkan. Hanya revisi itu jalan satu-satunya menjadi PNS.

BACA JUGA: Yakin Jokowi 2 Periode, Genjot Revisi UU ASN demi Honorer K2 jadi PNS

BACA JUGA: Pesan DPR untuk Presiden soal Revisi UU ASN

“Kami tidak mau PPPK, maunya PNS. Sampai detik ini harapan kami tetap PNS,” ucapnya.

Senada dengan Sumarni, Korwil PHK2I Jawa Timur Eko Mardiono mengungkapkan hanya revisi UU ASN yang bisa menyelesaikan masalah honorer K2. Penyelesaiannya dilakukan bertahap denhan melihat usia dan masa pengabdian. Yang tua dan masa kerjanya lama diangkat duluan menjadi PNS.

BACA JUGA: Pengurus Forum Honorer K2 Lega Sudah Bertemu Prabowo

"Dulu saya mendorong diskresi dari presiden dalam menetapkan payung hukum untuk pengangkatan honorer K2 menjadi PNS tapi ternyata sulit. Celahnya hanya di revisi UU ASN," terangnya.

Diakui atau tidak, lanjut Eko, selama ini negara kekurangan PNS. Selama ini yang bekerja adalah honorer dengan sistem Romusha. Dan itu tidak disadari pemerintah.
Buktinya Mendikbud Muhadjir Effendy kaget kalau di satu daera banyak guru tidak tetap (GTT).

"Itu Mendikbudnya tahu atau pura-pura tidak tahu. Kalau mau jujur teman-teman ini semua mau berhenti total. Nanti kelihatan tuh negara dalam keadaan darurat pegawai," ujarnya.

"Siapa yang ngajar anak-anak. Siapa yang lakukan proses administrasi. Siapa yang bersihkan sekalah. Siapa yang jaga sekolah?

Demikian juga pelayanan-pelayanan di instansi yang lain, siapa yang kerja?," sambungnya.(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bambang Yakin Prabowo Bisa Antarkan Honorer K2 jadi PNS


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler