Anggap Food Estate Gagal, Anies Tawarkan Contract Farming

Rabu, 22 November 2023 – 23:23 WIB
Pasangan Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) menghadiri dialog bertajuk 'Gagas RI` dan `Gaspol` di Airlangga Convention Centre, Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (22/11). Foto: dok pribadi for jpnn

jpnn.com, SURABAYA - Inovasi kebijakan di bidang pangan ditawarkan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar dalam acara Gagas RI di Airlangga Convention Centre, kampus Universitas Airlangga di Jalan MERR Surabaya Timur, Rabu (22/11).

Dalam salah satu gagasannya untuk memimpin Indonesia, Anies menyatakan kemandirian pangan adalah jalan mewujudkan satu kemakmuran.

BACA JUGA: Jubir Anies Anggap IKN Hanya Menjadi Pusat Baru, Tidak Memperatakan Pembangunan

“Menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui biaya hidup murah, dan ketersediaan kebutuhan pokok,” ujar Anies.

“Paradigma pengelolaan produksi pangan harus berubah, dari pembukaan food estate, yang dilakukan pemerintah saat ini menuju contract farming yang lebih memihak kepada petani. Kebijakan food estate yang telah dilakukan sejak Orde Baru terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan pangan,” lanjut Anies.

BACA JUGA: Anies Kritik IKN, Jubir KIM Irwan Fecho Beri Tanggapan Menohok

Menurut doktor dari Amerika Serikat ini, empat perubahan paradigma pengelolaan pertanian yang harus dilakukan adalah fokus pada intensifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan hasil produksi bukan ekstensifikasi, petani sebagai pemilik lahan dan bebas menentukan jenis tanaman yang akan ditanam sesuai kondisi lokal bukan negara yang menguasai produksi (sentralisasi) dan menentukan segalanya.

“Kemudian petani berdaya dalam wadah koperasi, bukan pekerja pada proyek food estate. Juga harga harus lebih pasti dan tinggi melalui offtaker dengan skema kontrak,” papar Anies.

BACA JUGA: 3 Eks Pimpinan KPK Bergabung di Timnas AMIN, Anies Bilang Begini

Anies mengemukakan, sejatinya, praktik contract farming sudah dikerjakan oleh swasta hingga start-up.

“Sekarang tugas pemerintah adalah melakukan hal serupa untuk daerah dan komoditas yang sektor swasta atau start-up tidak bisa masuk,” kata dia. (jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler