JAKARTA--Seandainya DPR tidak "kucing - kucingan" dan mau memberi penjelasan secara terbuka saat hendak berangkat studi banding ke luar negeri, mungkin tidak semua kunker dewan akan dipandang sinis oleh publikApalagi, kalau negara tujuan dan anggaran yang digunakan terbukti relevan.
Seperti perjalanan Komisi II DPR ke India,1 - 7 Mei lalu, ternyata membawa oleh -oleh yang cukup penting
BACA JUGA: DPD Dukung Penguatan KPK
Hal ini terkait dengan rencana penerapan e-KTP (KTP elektronik)BACA JUGA: DPR Tuding Pemerintah Perlambat Penuntasan Legislasi
Politisi dari Partai Hanura itu merupakan salah satu anggota rombongan kunker yang menghabiskan anggaran Rp 453,7 juta tersebut.Akbar menuturkan India telah menggunakan teknologi yang sederhana, namun efisien untuk mengaplikasikan e-KTP
BACA JUGA: PD â€ÂKambinghitamkan†Pihak Luar
Saat ini, penerapan e-KTP menjadi proyek dua tahun dengan anggaran total Rp 6,3 triliun"Makanya, kami akan meminta rasionalisasi anggaran untuk e-KTP," tegas Akbar.Menurut dia, penghitungan kembali itu sangat penting untuk menghindarkan potensi korupsi atau mark up anggaranApalagi, lanjut Akbar, dalam perencanaan e-KTP di Indonesia, rencananya chip yang digunakan hanya berkapasitas 8 KBPadahal, India menggunakan chip berkapasitas 2 MB yang berarti 250 kali lebih besar"Kami lihat e-KTP di India begitu multifungsi, bisa untuk asuransi, bayar mobil, kesehatan, pendidikanKita saja yang membuat ribet sendiri," katanya.
Dia menambahkan rombongannya kini tengah menyusun laporan yang utuh atas kunker itu"Secepatnya akan kami serahkan ke Sekjen dan dilaporkan kepada publik," janji Akbar.
Terkait pelaksanaan kunker, secara terpisah, anggota Komisi II lainnya AMalik Haramain mendukung agar pimpinan Pimpinan DPR kedepan melakukan audit terhadap kunjungan-kunjungan ke luar negeriAudit ini menyangkut efektifitas kunjunan, anggaran kunjungan, maksud dan target kunjungan, serta negara tujuan
Pimpinan, lanjut dia, juga perlu membuat mekanisme kunjungan kerja yang transparan"Terutama untuk ke publik," ujar Malik HaramainTransparansi itu bukan hanya menyangkut anggaranTapi, juga berhubungan dengan penyampaian tujuan kunjungan dan relevanasi negara tujuan"Kalau dianggap tak layak, pimpinan bisa menolak atau membatalkan, atau mengalihkan rencana kunjungan ke luar negeri yang diajukan," imbunya
Secara terpisah, Sekjen DPR Nining Indra Saleh berharap seluruh rombongan yang melakukan kunker ke luar negeri sepanjang masa reses yang baru saja berlalu segera menyerahkan laporannya"Kami sudah meminta laporan - laporan mereka," katanya.
Sepanjang masa reses DPR mulai 9 April sampai 9 Mei, setidaknya ada delapan alat kelengkapan DPR yang terdeteksi melakukan kunker ke luar negeriDi antaranya, Komisi I (5 negara), Komisi X (2 negara), Komisi VIII (2 negara), BURT (2 negara), pimpinan dewan dan BKSAP (1 negara), Pansus RUU Mahkamah Konstitusi (1 negara), dan Komisi II (1 negara)Semua kunker ini menghabiskan total anggaran sebesar Rp 15,02 miliar(pri/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi X Kompak Dukung Anggie
Redaktur : Tim Redaksi