jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Nico Harjanto mengatakan hasil real count KPU bukan tidak mungkin mengalami penyimpangan atau bias. Pasalnya, real count KPU itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional dan melibatkan banyak pihak.
“Sedangkan, quick count itu datanya langsung diambil dari TPS dan tidak melibatkan banyak orang seperti rekap manualnya KPU,” kata Nico di Jakarta, Senin (14/7).
BACA JUGA: Marzuki Tegaskan UU MD3 Baru Agar KPK Lebih Sopan
Pernyataan ini disampaikan menyikapi pernyataan Burhanudin Muhtadi yang menyebut jika hasil quick count berbeda dengan hitungan KPU patut diduga ada kejanggalan. Omongan ini pun menuai reaksi. Ada yang menganggapnya sangat berlebihan dan mendukung salah satu capres tertentu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute Public Institute (IPI) yang juga analis politik di Indo Survey and Strategy (ISS), Karyono Wibowo mengatakan jika mengacu pada kaidah ilmiah, hasil quick count bisa menjadi ukuran untuk mengetahui pemenang pemilu.
BACA JUGA: Ditanya soal Quick Count TV One, Ical Tertawakan Wartawan
" Sejak pemilihan langsung yang dimulai dari Pilpres 2004, lalu Pilkada langsung sejak 2005 hingga saat ini, pemenang pemilu sudah diketahui lebih cepat melalui sistem perhitungan cepat (quick count)," kata Karyono, di Jakarta, Senin (15/7).
Data quick count, kata Karyono, bisa dipercaya sejauh dilakukan dengan metode dan prosedur yang benar, tidak partisan dan memanipulasi data. Masyarakat Indonesia pun semakin sadar dan percaya dengan hasil quick selama ini, karena faktanya, hasil hitung cepat dengan hasil perhitungan suara oleh KPU nyaris sama.
BACA JUGA: Ical Tantang Kader Golkar Pendukung Jokowi-JK
"Rata-rata hanya selisih kurang dari 1 persen, maksimal satu persen. Jadi wajar saja, kalau Burhanudin mengatakan, justru janggal kalau hasil perhitungan KPU berbanding terbalik dengan hasil quick count," kata Karyono.
Tetapi masalahnya, kata dia, ada 4 lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo - Hatta. Di sisi lain ada 8 lembaga survei dimana Jokowi - JK unggul. Inilah yang membuat rakyat jadi bingung karena adanya hasil quick count yang berbeda. Tapi menurut pengamatannya, empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta itu patut dipertanyakan kredibilitasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi. Menurut Dodi, dari pengalaman, perbedaan quick dengan hitungan KPU memang tipis sekali. Umumnya di bawah 1 persen. Bahkan, total perbedaan pernah 0.07 persen.
"Sebetulnya, quick count memang tak ingin menggantikan hitungan Komisi Pemilihan Umum," katanya.
Hitung cepat, kata Dodi, memberi gambaran awal. Kalau ada yang berbeda QC bisa dipakai sebagai warning awal untuk melihat data komisi pemilihan. Sifatnya warning atas kejanggalan memang.
Sedangkan Direktur Eksekutif Indo Survei and Strategy (ISS), Hendrasmo mengatakan quick count itu sejatinya adalah alat kontrol. Maka bila perbedaan itu terlalu jauh dengan hasil realnya, patut menjadi pertanyaan. Bahkan dugaan adanya ketidakjujuran dalam proses penghitungan pemilu. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Alie Dorong Penolak UU MD3 Gugat ke MK
Redaktur : Tim Redaksi