JAKARTA - DPP PDIP mengaku tidak tahu-menahu tentang laporan ke polisi oleh Maruly Hendra Utama yang merasa keberatan dengan pemberitaan majalah berita mingguan (MBM) TEMPO mengenai kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pariera, partainya menyebut langkah Maruly melaporkan TEMPO ke polisi merupakan inisiatif pribadi.
Andreas menegaskan, partainya tak pernah berkomunikasi dengan Maruly terkait laporan ke polisi meski pemberitaan TEMPO edisi 13-19 Juli menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai pihak yang diduga ikut melakukan rekayasa kriminalisasi KPK. DPP PDI Perjuangan maupun Saudara Hasto sebagai pribadi tidak pernah melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Maruly terkait langkah yang dilakukannya," ujar Andreas, Sabtu (11/7).
BACA JUGA: PBB Usul Pilkada 2015 Diundur, Alasannya...
Mantan anggota Komisi I DPR itu menegaskan, partainya sudah terbiasa berurusan dengan media. Langkah yang biasa dilakukan PDIP jika keberatan dengan pemberitaan media adalah mengadu ke Dewan Pers.
"Jadi DPP PDI Perjuangan sama sekali tidak memberikan persetujuan terhadap tindakan Saudara Maruly. DPP PDI Perjuangan bersikap bahwa setiap permasalahan terkait media massa, sebaiknya diselesaikan melalui lembaga Dewan Pers. Itu prinsip yang kami pegang," tandasnya.
BACA JUGA: Saatnya Pemerintah Lebih Menghormati Hak-hak Desa Adat
Maruly Hendra Utama di Mabes Polri, Sabtu (11/7) untuk melaporoan Majalah TEMPO. Foto: dokumen JPNN
BACA JUGA: Dana Kurang Jangan jadi Alasan Pengamanan Pilkada Kendor
Terkait substansi pemberitaan TEMPO, PDIP justru merujuk pada bantahan dari pimpinan KPK melalui surat yang dibacakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pimpinan KPK menegaskan bahwa sadapan tentang pembicaraan Hasto dengan pihak lain yang diduga sebagai upaya kriminalisasi KPK sebagaimana ditulis TEMPO sebenarnya tidak ada.
"Dengan demikian tidak perlu lagi menjadi polemik. Bantahan pimpinan KPK tersebut sekaligus menegaskan bahwa rekaman sadapan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.
Andreas menegaskan bahwa PDIP sangat menjunjung tinggi kebebasan pers. Bahkan, katanya, PDIP punya kenangan manis dengan pers.
"Kami menghormati kebebasan pers yang bertanggung jawab. PDI Perjuangan memiliki sejarah hubungan yang baik dengan media massa, termasuk ketika masa-masa sulit menghadapi pemerintahan otoriter," ucapnya.
Karenanya Andreas menyerahkan benar atau tidaknya pemberitaan TEMPO itu ke publik untuk menilainya. "Apakah berita itu suatu kebenaran atau hanya rangkaian cerita yang ditulis dengan kepentingan tertentu. Waktulah yang akan membuktikannya," tandasnya.
Lebih lanjut Andreas juga membantah klaim Maruly sebagai calon kepala daerah dari PDIP pada pilkada Kota Bandar Lampung. Sebab pengurus pusat partai berlambang kepala banteng itu justru mengusung nama selain Maruly. "DPP PDI Perjuangan sudah merekomendasikan nama lain sebagai calon wali kota," pungkasnya.
Seperti diketahui, siang tadi Maruly mendatangi Bareskrim Polri. Ia beralasan merasa dirugikan karena sebagai calon kepala daerah dari PDIP kena imbas pemberitaan TEMPO yang mengesankan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu anti-pemberantasan korupsi maupun KPK.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rhoma Irama: Saya Tidak Pernah Merasa Kecewa
Redaktur : Tim Redaksi