jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan merevisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2015 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,7 juta. Kendati para buruh melakukan tekanan, dengan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, pejabat yang akrab disapa Ahok itu mengaku tetap pada pendiriannya.
”Walaupun ditekan kalau tidak ada dasar dan alasannya ya kami tolak,” tegasnya di Balaikota DKI Jakarta, kemarin (10/12). Ahok juga mengatakan, pihaknya tidak akan merevisi besaran UMP DKI tahun 2015 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,7 juta yang naik 10 persen dari tahun 2014 dengan nilai Rp 2.441.301
BACA JUGA: Tarif Taksi Naik Rp 2.500
Pasalnya, kata Ahok, buruh tidak memiliki parameter yang pasti untuk menaikkan UMP. Menurutnya juga, nilai UMP yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan yang diajukan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, pengusaha dan kalangan buruh berdasarkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 juta.
Bahkan, kata Ahok, beberapa permintaan buruh pun telah diakomodir dalam setiap pembahasan UMP yang digelar secara bersama-sama dalam dewan pengupahan, seperti permintaan mi instan, penambahan nilai air minum, serta mempertimbangkan nilai inflasi.
BACA JUGA: Sita Ribuan Barang tak Ber-SNI
”Kalau tidak ada dasarnya, alasan buruh kita tolak. Kalau ada alasannya kita bantu. Tugas saya kan membantu semua orang. Kayak alasan air minum kurang saya bantu, alasan mi instan bukan tepung terigu saya perjuangkan. Tapi kalau alasan penambahan mau nonton bioskop di 21 ya tidak bisa,” tutur juga mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Lebih jauh Ahok menjanjikan, untuk tahun depan tidak akan ada penangguhan UMP.
BACA JUGA: 35 Adegan dalam Rekonstruksi Pembunuhan Sri
”Kita tidak mau ada penangguhan, ini kan negosiasi. Yang kita atur untuk karyawan baru,” ucapnya. Baik yang dilakukan oleh pengusaha dan buruh.
Untuk itu, dia tidak ambil pusing dengan aksi demo besar-besaran yang dilakukan buruh hari ini.
”Demo ya, demo sajalah. Kan waktu itu sudah diperdebatkan dan diperhitungkan. Sudah dimasukkan juga unsur kenaikan BBM,” tegasnya lagi.
Seperti diketahui, sekitar 1.000 buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Akibatnya, jalur tersebut lumpuh total selama beberapa jam. Ribuan massa yang menamakan diri Barisan Pelopor Logam, Elektronik, Metal (LEM) dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DKI Jakarta kemudian mulai menguasai jalur tersebut.
Akibatnya jalur Medan Merdeka Selatan dari Tugu Tani mengarah Patung Kuda, lumpuh. Sementara arah sebaliknya masih bisa dilewati. Massa kemudian memarkirkan tiga unit mobil komando berisi pengeras suara tepat di depan gerbang balai kota untuk dijadikan panggung orasi.
Banyak buruh yang membawa bendera dan spanduk dari organisasi mereka. Dalam orasinya, buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3 juta. ”Tuntutan kami sangat wajar, karena BBM sekarang sedang naik, dan Sebentar lagi tarif listrik juga naik,” kata salah seorang koordinator buruh asal Pulogadung, Suwandi.
Suwandi mengaku akan terus melakukan aksi bersama rekan-rekannya, sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.
”Ini urusan perut, jadi kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan,” ketusnya.
Menanggapi demo itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, menilai tuntutan buruh agar UMP dinaikkan sangat wajar. Apalagi melihat BBM dan tarif listrik naik.
”Saya kira wajar. Dan saya harap Pemprov DKI bisa mengakomodir tuntutan buruh,” ujarnya.(wok/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temui Ahok, Hashim Sampaikan Surat Pengunduran Diri
Redaktur : Tim Redaksi