jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain menganggap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melampaui kewenangan dalam menyelesaikan kasus Pilkada Kota Tangerang. Menurutnya, meski langkah DKPP itu telah mengembalikan hak konstitusional Arief Wismansyah dan Sachrudin sebagai pasangan calon wali kota Tangerang, namun secara prosedur langkah institusi pimpinan Jimly Asshidiqie itu salah dan menyimpang dari kewenangan yang ada.
"Secara substansi keputusan DKPP mungkin baik. Bukan benar ya, tapi baik untuk kasus Pilkada Tangerang. Tapi secara prosedur dia enggak benar. Dia sudah melampaui kewenangannya," tutur Malik dalam diskusi 'Konflik DKPP dan MK di Pilkada Tangerang' di Jakarta Pusat, Rabu, (16/10).
BACA JUGA: DKPP Godok Peraturan Sidang di Daerah
Seharusnya, kata Malik, DKPP cukup memberikan sanksi pada KPU Tangerang selaku penyelenggara pemilukada. Namun, lanjut Malik, putusan DKPP tak perlu mengoreksi keputusan KPU daerah.
"Sejak awal, kita ingin mengatakan DKPP lebih kepada upaya untuk etik, agar penyelenggara pemilu tidak main-main. Tapi jangan sampai melampaui kewenangannya juga," tutur Malik.
BACA JUGA: KPU Tak Mau Undur Jadwal Penetapan DPT Kabupaten/Kota
Sementara itu kuasa hukum dari pasangan Arif-Sachruddin, Sumardi, mengatakan bahwa pihaknya justru bersyukur dapat menuntaskan masalah di DKPP. "Kalau ke PTUN lama prosesnya. Namanya juga mencari keadilan, kami akan pergi ke manapun yang penting bisa dapat. Hak konstitusi Arif kan diambil, tapi di DKPP kami bisa dapatkan kembali," katanya.
Putusan DKPP soal Pilkada Tangerang ini sempat ditentang oleh MK. Pasalnya, putusan DKPP itu sudah masuk dalam kewenangan MK.
BACA JUGA: Jimly Sebut Penyelenggara Pemilu juga Penguasa
Namun, Sumardi mengatakan, pihaknya sudah berpegang teguh pada hasil putusan DKPP, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. "Seharusnya MK juga menghormati putusan DKPP ini," kata dia. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas
Redaktur : Tim Redaksi