Anggap Vaksinasi Berbayar Bukan Terobosan, Senator Khawatirkan Pemalsuan

Selasa, 13 Juli 2021 – 19:56 WIB
Warga mendapatkan suntikan vaksinasi Covid-19. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha mengkritisi rencana pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 berbayar melalui apotek tertentu.

Senator asal Sulawesi Tengah itu mengkhawatirkan program yang dikenal dengan Vaksinasi Gotong Royong tersebut akan memunculkan komersialisasi vaksin yang sangat dibutuhkan saat kondisi darurat.

BACA JUGA: Penjelasan Menkes soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Oalah...

"Apakah pemerintah memanfaatkan sumbangan vaksin dari negara-negara lain, lalu menjadikan persediaan vaksin sebelumnya sebagai barang dagangan?" kata Abdul melalui layanan pesan kepada JPNN.com, Selasa (13/7).

Menurut dia, Indonesia patut meniru Malaysia dan Filipina yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19. Selain itu, Abdul mengingatkan pemerintah soal potensi pemalsuan vaksin.

BACA JUGA: Anggota Dewan Dukung Vaksin Berbayar, Alasannya Menyebut Soal Akses

"Dalam situasi sepelik sekarang, saya khawatir pemerintah belum siap membangun safeguard untuk menangkal perdagangan gelap vaksin dan penjualan vaksin palsu," cetusnya. 

Politikus berlatar belakang pengusaha itu menegaskan potensi pemalsuan vaksin cukup besar. Dia mencontohkan praktik pemalsuan masker, oximeter, sertifikat vaksinasi, bahkan tes usap (swab test) antigen.

BACA JUGA: Vaksinasi Gotong Royong Bukan demi Untung, Sebaiknya Kimia Farma Berjalan Terus

"Makin nyata bahwa inisiatif perekonomian lewat perdagangan vaksin justru mendatangkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang luar biasa peliknya," tegasnya.

Abdul juga mengaitkan daftar prioritas penerima vaksin dengan vaksinasi berbayar.

Menurutnya, pemerintah telah memprioritaskan sejumlah kalangan sebagai penerima vaksinasi, antara lain, tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, manula, dan orang dengan gangguan jiwa.

Namun, Abdul tidak mengetahui kalangan lain yang akan masuk prioritas vaksinasi. Oleh karena itu, dia menganggap perdagangan vaksin via apotek justru mengindikasikan pemerintah sendiri abai terhadap sistem prioritas yang sudah disusun.

"Perdagangan vaksin pada masa sekarang, menurut saya, tidak patut menjadi terobosan itu," kata Abdul Rachman Thaha.(esy/jpnn)

 

 

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Vaksin Sinopharm Sudah Tiba, Kadin Mendukung Program Vaksinasi Gotong Royong


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler