jpnn.com - JEPARA - Kebijakan presiden RI untuk melakukan efisiensi anggaran di Kementerian dan Lembaga, juga mengena kepada Kementerian Sosial. Meski demikian, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meyakinkan bahwa penghematan itu tak akan memengaruhi tingkat bantuan sosial bagi rakyat.
Memang, ada 15 kementerian/ lembaga yang terkena dampak pemangkasan anggaran oleh Menteri Keuangan baru Sri Mulyani. Pemerintah memangkas anggaran belanja dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun.
BACA JUGA: Mensos Dorong Layanan Sosial Kemanusian Terus Digenjot
Pemangkasan ini mencakup anggaran belanja Rp 65 triliun di Kementerian/Lembaga (K/L), serta transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.
Untuk Kemensos sendiri, anggaran belanja mereka harus berkurang Rp 943 miliar. Sebelumnya, ada efisiensi Rp 600 miliar dan ada pemotongan kembali Rp 1,6 Triliun.
BACA JUGA: Polisi Minta Warga Tak Langsung Percaya Telepon dari Orang Asing
"Jadi totalnya kita Rp 3,15 triliun harus terpangkas. Tapi karena ada arahan dari presiden tidak boleh mengurangi Bansos, seperti PKH, kami harus kerja keras menghitung, memilah dan mengupayakan bansos atau PKH itu bisa tetap maksimal," ucap Khofifah dalam perayaan Hari Kemanusiaan sekaligus ulang tahun komunitas Sedekah Rombongan di Bandengan, Jepara, Jateng, Minggu (28/8) sore.
Karena efisiensi anggaran itulah, Kemensos berusaha untuk meningkatkan partisipasi berbagai komunitas masyarakat, untuk terlibat dalam berbagai layanan sosial untuk mereka yang membutuhkan.
BACA JUGA: KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Miliaran di Kemendes
"Memang public private partnership menjadi keniscayaan di dunia. Ini yang harus kita maksimalkan ketika penghematan anggaran di kementerian. Sehingga layanan sosial tak berkurang, justru bertambah dengan partisipasi masyarakat atau komintas ini," pungkasnya. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpora Meriahkan Gowes Kemenpora Bareng Neurobion
Redaktur : Tim Redaksi