jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Justin Andrian mengatakan anggaran program Rumah DP Nol Rupiah terpaksa dipotong. Pasalnya, DPRD menilai program kebanggaan Gubernur Anies Baswedan itu masih sepi peminat.
"Mungkin salah satu alasan itu (rumah DP 0 Rp) di-hold karena ada rusunawa tersedia 6.000 unit," ujar Justin saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (29/11).
BACA JUGA: DPRD Pangkas Anggaran Program DP Nol Rupiah Kebanggaan Gubernur Anies
Justin mengatakan, unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Pondok Kelapa itu masih banyak yang kosong. Sementara pembangunan masih terus dilakukan.
Selanjutnya Justin mengatakan selama masa reses, ia menemukan masih banyak masyarakat yang merasa sosialisasi Rumah DP 0 Rupiah kurang. "Pas saya reses, masyarakat banyak yang tak tahu, misalnya mekanismenya," ujar politikus Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
BACA JUGA: Kebijakan DP Nol Persen untuk Kendaraan Bermotor, Gaikindo: Kami Setuju tapi...
Menanggapi pemotongan anggaran pada program prioritasnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal tersebut masih dapat dikondisikan.
"Ya masih dalam pembicaraan tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan bisa dibahas semuanya," kata Anies.
BACA JUGA: Gerindra: DP Nol Persen Program Obral Anggaran
Sebelumnya, DPRD DKI memangkas beberapa anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang dianggap tidak terlalu penting.
Contohnya adalah anggaran rumah DP 0 Rp menjadi Rp500 miliar yang pada pengajuan KUA-PPAS dianggarkan sebesar Rp2 triliun.
Pada Rapat Paripurna kedua disetujui besaran anggaran untuk rumah DP 0 Rp menjadi Rp1 triliun.nAkhirnya, anggaran disepakati Rp500 miliar dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil