jpnn.com, JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo menyediakan rumah dengan DP nol persen disikapi kritis oleh politikus Gerindra Moh Nizar Zahro.
Rencananya, rumah dengan DP nol persen akan diperuntukkan bagi 945.000 aparatur sipil negara (ASN), 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri. Menurut Nizar, hal ini jelas merupakan strategi Jokowi untuk memanfaatkan anggaran pemerintah dalam rangka program populisnya.
BACA JUGA: Para Bupati Berterima Kasih Jokowi Bangun Infrastruktur
"Dalam kapasitas sebagai presiden, Jokowi terkesan tergesa-gesa dengan program ini. Andaikan disampaikan dalam kapasitasnya sebagai calon dan direncanakan untuk tahun yang akan datang apabila terpilih mungkin saya tidak boleh mengkritisinya," ucap Nizar dalam keterangannya kepada JPNN, Senin (12/11).
Anggota Badan Anggaran DPR ini mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola anggaran. Jangan sampai demi kepentingan pencitraan semua diobral. Terlebih menjelang Pilpres 2019.
BACA JUGA: Ketemu Jokowi di Istana, Bupati Anas Dapat Pesan Seperti Ini
"Cara mengobral anggaran untuk kepentingan kampaye bisa membahayakan anggaran negara, dan menyulitkan pemerintahan berikutnya," sebut dia.
Nizar pun mengingatkan Jokowi pada masa ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperjuangkan program DP nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk PNS. Namun sebagian kabinet Jokowi ikut mencibirnya.
BACA JUGA: Habib Rizieq Kritik Jokowi, Fadli Zon Bilang Begini
"Apa sekarang tidak malu meng-copypaste program yang dulu diragukan," tukas legislator asal Madura ini.
Selain itu, lanjut Nizar, tiga elemen masyarakat yang disebutkan oleh Presiden Jokowi sebenarnya adalah masyarakat yang tergolong berekonomi menengah ke atas.
"Saya bukan tidak setuju pemerintah perhatian kepada PNS, Anggota POLRI dan TNI. Tetapi justru karena masih ada elemen lain yang perlu diperhatikan sebagaimana program gubernur DKI yang jelas-jelas untuk yang kurang mampu. Saya yakin justru mereka akan menolak program ini," tuturnya.
Oleh karena itu, ketua DPP Gerindra ini berharap agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola anggaran, jangan karena syahwat politik lalu semua dianggap boleh dilakukan.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW: Genderuwo Menakutkan, Sering Ingkar Janji Juga
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam