jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek (Donny) menyebut anggaran DKI belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satunya terlihat dari besarnya anggaran untuk belanja jasa perkantoran.
Donny menyampaikan hal itu pada saat pembahasan mengenai rancangan peraturan gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 di Kemendagri.
BACA JUGA: Ini Program-program Prioritas Ahok, Bisa Terlaksana Nggak Ya?
"Kalau begitu turunkan dulu belanja jasa perkantoran yang sebesar Rp 4,1 triliun," kata Donny dalam pembahasan di Kemendagri, Jakarta, Kamis (2/4).
Donny menyayangkan anggaran belanja jasa perkantoran lebih besar daripada untuk kebutuhan jalan yang nilainya Rp 2,9 triliun. "Turunkan jasa perkantoran, perbesar untuk jalan. Sepakati dengan dewan nanti ke depan," ucapnya.
BACA JUGA: Ini Alasan Ahok Beri Gaji Anak Buahnya Tinggi
Donny menambahkan, anggaran DKI tidak berpihak kepada kepentingan rakyat terlihat dari besarnya belanja pegawai. "Kami temukan kok terjadi kenaikan belanja pegawai. Yang kemarin kami minta turunkan pada raperda, kok sekarang nambah lagi. Lalu di mana letak keberpihakan belanja publik ini kepada masyarakat?" tambah Donny.
Sementara itu, Ahok menyinggung belanja jasa perkantoran yang nilainya begitu besar. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, sudah berusaha untuk mengurangi nilai belanja jasa perkantoran.
BACA JUGA: Kemendagri Sebut Belanja Pegawai Tinggi, Ini Pembelaan Ahok
"Saya juga sudah bilang ini apa-apaan beli komputer melulu, beli meja melulu, kami sudah kurangi, yah masih aja dari penyusup-penyusup itu kan. Kita mesti sama-sama selesaikan," tegas Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Ancam Blokir Gaji Gubernur dan DPRD DKI
Redaktur : Tim Redaksi