jpnn.com, JAKARTA - Temuan ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang adanya anggaran pemerintah untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer sebesar Rp 90.45 miliar mendapat tanggapan banyak pihak.
Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto langsung membandingkan cara rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Ada yang Terkejut dengan Besaran Biaya Influencer Rezim Jokowi
Menurut Didik, di era SBY pemerintah membuat kebijakan secara transparan dan akuntabel serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dengan begitu, negara tidak perlu keluar uang lagi hanya untuk membayar influencer.
BACA JUGA: Jatah Influencer Lebih Besar dari Dana Riset Vaksin COVID-19, Mulyanto Meradang
"Secara otomatis dengan sarana dan sumber daya yang dimiliki negara, rakyat bukan hanya menjadi influencer pemerintah tetapi lebih dari itu akan membanggakan produk pemimpinnya," ucap Didik pada Jumat malam (21/8).
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat ini memberikan contoh program pemerintahan SBY yang langsung menyentuh rakyat, sehingga dengan sendirinya masyarakat menjadi influencer bagi pemerintah.
BACA JUGA: Lihatlah Wajah Wawan, Semoga Bayi dari Rahim F Baik-baik Saja
"Contoh yang paling konkret adalah pada era SBY ketika ada program pro-rakyat yang inline dengan kebutuhan rakyat, memori rakyat tidak akan pernah hilang atas kemanfaatan program pro-rakyat tersebut," jelas Didik.
Program dimaksud dibingkai dalam 4 klaster, yaitu klaster 1 berupa bantuan dan perlindungan sosial, klaster 2 terkait pemberdayaan masyarakat, klaster 3 dalam bentuk kredit usaha rakyat, dan terakhir program pro rakyat.
"Saya tidak tahu apakah ada disorientasi dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga harus ada influencer?" ucap anggota Komisi III DPR ini.
Idealnya, kata legislator asal Jawa Timur ini, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya yang masih harus terentaskan dari kemiskinan, menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dibanding membangun basis citra melalui influencer.
"Kalau demikian adanya dan begitu besarnya dana untuk influencer, jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan," tandas Didik. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam