JAKARTA - Anggaran pendidikan sebesar Rp 221,4 triliun belum mampu memenuhi kebutuhan program kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas)Untuk menutup kekurangan anggaran, Kemendiknas memilih untuk meminjam uang dari luar negeri (LN).
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Hakam Naja menganggap, tidak selayaknya Kemendiknas menentukan sikap dengan memili Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menutupi anggaran
BACA JUGA: Tetapkan 4 Parameter Evaluasi RSBI
"Selama ini anggaran kekurangan anggaran untuk pendidikan kami anggarkan semaksimal mungkin," ujarnya.Menurut Hakam, keputusan untuk melakukan PHLN seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR
BACA JUGA: Tambah Kuota SNMPTN 30 Persen
"Komisi X akan mengirim surat untuk menanyakan secara jelas tentang hal ituWakil Mendiknas, Fasli Jalal menerangkan, nomenklatur yang terungkap di Kementerian Keuangan (kemenkeu) memaksa Dikti untuk mencukupi gaji dosen senilai Rp 6,5 triliun
BACA JUGA: Peserta Dirazia, 10 Ponsel Disita
Tunjangan kehormatan dosen Rp 6,5 triliun dan pendukung manajemen sebesar Rp 400 miliar"Hanya untuk itu saja, sudah 18 persen dari anggaran yang adaMaka kami putuskan dengan meminjam dari luarnegeri," tuturnya.Kata Fasli, PHLN yang diambil Kemendiknas selama ini bukan termasuk pinjaman dengan perjanjian yang ketatMenurut dia, yang Kemendiknas lakukan adalah meminjam dengan model pinjaman yang tidak mengikatWakil Menkeu Ani Ratnawati menambahkan, dari proses anggaran rencana jangka menengah, kebutuhan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) lebih besar dari pada penerimaan pajak dan bukan pajak"Jadi pendapatan dikejar dengan menambah pembiayaan baru," ujarnya.
Dengan disetujuinya ada PHLN di Kemendiknas, Ani berharap, dapat meningkatkan produktifitas negaraYang pada akhirnya mampu mengembalikan utang negara"Pinjaman itu bisa jadi pilihanTidak membuat fiskal kita terganggu," lanjutnyaMenurut Ani, alasan Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) mendesain dana dari luarnegeri hanya untuk kerjasama yang tidak mengikatTujuan terpenting, kata Ani, menyiasaiti hibah dan pinjaman"Agar kegiatan dan program tetap jalan, hutang juga terbayar," tandasnya(nuq)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disubsidi Pemkot, Biaya SPP RSBI Turun
Redaktur : Tim Redaksi