JAKARTA - Postur belanja pemerintah dalam RAPBN 2011 yang digodok bersama DPR sarat pemborosanIndikasi ini terlihat dari pengadaan ribuan mobil dinas, notebook, dan komputer di sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, sepanjang 2011, pemerintah setidaknya akan membeli 3.927 unit kendaraan dinas
BACA JUGA: Kada Diingatkan Cermat Beri Disposisi
Proyek senilai total Rp 349,117 miliar itu tersebar di 20 kementerian dan lembaga.Pemerintah juga berencana membeli 3.109 unit notebook dan komputer yang bila dihitung seluruhnya menghabiskan anggaran Rp 32,5 miliar
"Karena keterbatasan data, baru ini yang bisa kami kalkulasikan
BACA JUGA: Anjuran, DKI dan Sulsel Pungut Infaq
Jadi, kami yakin jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu," kata Sekjen Fitra Yuna Farhan dalam keterangan pers di Bakoel Coffee, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (17/10).Bukan hanya soal manfaat kendaraan dinas, notebook, dan komputer yang layak dikritisi
Sejumlah kendaraan dinas, misalnya, dipatok melebihi standar biaya yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100 tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum
BACA JUGA: Anas: Reshuffle Bukan Hak Parpol
Begitu juga pengadaan notebook dan komputer yang harganya dialokasikan jauh di atas harga pasar"Semua ini merupakan lahan subur korupsi," kata Yuna.Dia mencontohkan, usul pengadaan 49 unit kendaraan dinas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggarkan Rp 24,8 miliarArtinya, setiap unit kendaraan dinas dipatok seharga Rp 506,6 juta"Padahal, berdasarkan PMK,?standar biaya pengadaan kendaraan setingkat eselon I hanya Rp 400 juta," kritiknya.
Yuna khawatir ini menjadi celah korupsiApalagi, Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pembelian kendaraan dinas dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
Fitra menambahkan, dalam pengadaan notebook dan komputer di Kementerian Perhubungan juga ditemukan pengajuan harga di atas harga pasar, yakni Rp 28 juta per unitUntuk 192 unit notebook dan komputer di Kemenhub dianggarkan Rp 3,83 miliarPadahal, dengan Rp 15 juta saja sudah diperoleh notebook atau komputer yang bagus"Pengadaan notebook berpotensi terjadi pemborosan luar biasa," kata Yuna.
Dia kecewa terhadap Presiden SBY yang sempat berwacana mengeluarkan perpres dan inpres, termasuk membentuk tim evaluasi penghematan anggaranSementara, semangat tersebut sama sekali tidak tecermin dalam RAPBN 2011 yang diusulkan"Penghematan anggaran hanya kosmetik politik," kritiknya.
Fitra juga menemukan pada 2011, terdapat usul Rp 6,1 triliun untuk perawatan dan pengadaan gedung kantor atau rumah dinasIni mencakup 27 kementerian/lembagaTermasuk di dalamnya anggaran pembangunan gedung baru DPR Rp 832,9 miliar dan pembangunan kantor DPD di provinsi 565,9 miliar"Ini juga jelas tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi," kata Yuna
Dia berharap DPR menyisir semua mata anggaran yang berpotensi pemborosan dan tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat"Jangan sampai anggaran hanya untuk rutinitas dan tidak memberikan manfaat bagi rakyat," tandas Yuna(pri/c2)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Siap Lawan Isu Penggulingan SBY
Redaktur : Tim Redaksi