jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Jumlah itu telah direvisi dari sebelumnya Rp 86 triliun. Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibanding anggaran Pemilu tahun 2019 yang hanya Rp 25,59 triliun.
Mendengar anggaran Pemilu 2024 yang terlampau fantastis, Komunitas Petani Kopi Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung, ikut merespons. Mereka protes dan meminta pelaksanaan pemilu tidak mengabaikan prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
BACA JUGA: Perludem Meyakini Hal ini Dapat Menekan Anggaran Pemilu 2024
“Uang sebanyak itu sebaiknya untuk bantu masyarakat. Sekarang bantuan tunai tidak dapat lagi, dan bantuan usaha (UMKM) saya dengar cuma Rp 600 ribu,” kata Ketua Komunitas Petani Kopi Ahmad Wiluyo, Jumat (25/3).
Menurut dia, saat ini kehidupan para petani kopi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Hal ini karena tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengurangi produksi, meninggalkan lahan, akibat permintaan menurun.
BACA JUGA: Anggaran Pemilu 2024 Bakal Membengkak, Ternyata ini Penyebabnya
“Dulu, banyak yang terima bantuan, petani yang punya usaha kecil-kecilan juga terima, malah yang usaha dapat di atas dua juta,” kata dia.
Ahmad Wiluyo mengatakan meski nominalnya tidak besar, masyarakat sangat tertolong dengan bantuan pemerintah.
BACA JUGA: Petani Kopi Desa Sumber Agung Bangkit Lagi, Ikut Pameran di Kementerian LHK
Masyarakat, sambungnya, juga merasakan kehadiran pemerintah di kala situasi ekonomi sedang sulit.
“Kalau cuma untuk Pemilu kurang tampak manfaatnya. Coba dipangkas separuh, bantu rakyat satu jutaan, berapa puluh juta keluarga yang terbantu,” ungkap Ahmad.
Dia tak menampik Pemilu merupakan hajatan penting lima tahunan di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil-wakil mereka. Namun, pelaksanaan Pemilu di tengah situasi pandemi dengan anggaran besar sebaiknya dihindari.
“Jangan kesannya berpesta di atas penderitaan rakyat,” tegas Ahmad Wiluyo.
Senada dengan Wiluyo, Muslimin mengaku kaget dengan anggaran Pemilu. Dia memang tidak tahu persis apa saja proses persiapan berikut tahapan dalam Pemilu yang menghabiskan anggaran besar tersebut.
Namun baginya, menghabiskan anggaran Rp 76,6 triliun hanya untuk memilih presiden atau wakil rakyat terasa sia-sia.
“Mahal atau murah kan hasilnya sama, tetap kita hormati. Ini bukan seperti beli sayur atau ikan di pasar,” tegas Muslimin.
Dalam hukum jual beli, biasanya makin mahal suatu barang makin baik kualitasnnya. Begitu pun sebaliknya. Namun, hal tersebut tak berlaku dalam Pemilu di mana calon yang tampil dapat dipastikan tokoh terbaik bangsa.
“Siapa pun presidennya sama saja, pasti berniat baik dan pasti kami ikuti. Buat apa mahal," tegas Muslimin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich