jpnn.com - JPNN.com - -Tahun 2017, sekitar 600 hingga 700 orang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Surabaya akan pensiun
Bisa dipastikan, pemda pimpinan Wali Kota Tri Rismaharini akan mengalami kekurangan banyak pegawai. Pasalnya, kebijakan pusat masih mencanangkan program moratorium rekrutmen CPNS.
BACA JUGA: Bajulmati Banyuwangi Siap Mengairi 1.800 Hektare Sawah
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi saat hearing evaluasi serapan anggaran belanja ABPD Surabaya tahun anggaran 2016.
Wanita berjilbab ini menuturkan, saat ini memang pemkot sedang krisis pegawai. Sebab rasio tenaga yang direkrut dengan tenaga yang pensiun sangat terpaut jauh.
BACA JUGA: Reformasi Birokrasi ala Pakde Karwo
“Tahun ini yang pensiun 700 orang, kalau boleh jujur pemkot sangat kekurangan pegawai,” kata Mia.
Sebanyak 60 persen dari jumlah itu adalah dari kalangan guru. Sehingga dikhawatirkan ke depan akan banyak kekurangan tenaga bukan hanya di Pemkot Surabaya, melainkan juga tenaga guru.
BACA JUGA: Rumah Nyaris Hanyut di Sungai, Untung Warga Selamat
Pihaknya mengaku sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Khususnya untuk menanyakan apakah tahun ini pemerintah kota Surabaya sudah bisa melakukan pembukaan formasi untuk CPNS.
Atau hanya akan melakukan pengangkatan K2. Namun disampaikan Mia, dari pusat pun masih belum bisa memastikan apakah akan ada seleksi atau tidak untuk tahun ini.
Lantaran masih belum boleh melakukan perekrutan, maka pemkot dalam mencukupi tenaga di kalangan pemkot. Mereka memanfaatkan pengangkatan tenaga kontrak.
Meski begitu BKD Kota Surabaya sudah menganggarkan belanja untuk perekrutan CPNS.
“Penganggarannya ada. Tapi dari MenPAN juga masih belum bisa memastikan akan ada perekrutan atau tidak untuk tahun ini,” imbuh Mia.
Namun untuk besaran nilai anggaran yang dialokasikan untuk perekrutan CPNS Mia enggan menyebutkan.
Pihaknya berharap anggaran tersebut bisa dimanfaatkan jika sewaktu-waktu ada arahan dari pemerintah pusat untuk membolehkan adanya perekrutan CPNS.
Khususnya agar pemkot juga bisa menambal kekurangan tenaga PNS pemkot yang banyak pensiun setiap tahunnya.
Dalam rapat dengar pendapat soal serapan anggaran belanja tahun 2016, Mia mengatakan bahwa hingga akhir tahun BKD mampu menyerap anggaran 91.22 persen dari total anggaran Rp 23 miliar.
“Realisasi anggaran belanja kami dari Rp 23 miliar sudah terserap sebesar Rp 21,3 miliar. Atau sekitar 91,22 persen,” tutur Mia.
Sementara itu, untuk evaluasi kinerja BKD, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwidjono memuji kinerja dinas yang dikepalai oleh Mia.
Terutama karena BKD dianggap sukses lantaran bisa melakukan penataan pegawai usai adanya peraturan daerah baru soal organisasai perangkat daerah.
“Kami cukup puas dengan kinerja dari BKD Surabaya yang telah melakukan penataan kepegawaian dengan cukup rapi dan baik. Terutama dengan melakukan assesment untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong,” kata Awi.
Pihaknya berharap ke depan, untuk sejumlah jabatan yang masih kosong juga bisa dilakukan teknik serupa.(ima/no)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Kaget, Ini Daftar Kenaikan Biaya STNK dan BPKP
Redaktur & Reporter : Soetomo