jpnn.com - jpnn.com -Gerakan Perempuan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) mendesak agar anggaran responsif gender, diterapkan secara konsisten di semua kementerian.
Kebijakan tersebut dinilai penting, untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Seperti angka kematian ibu dan anak yang tinggi, serta angka buta aksara perempuan yang juga tinggi.
BACA JUGA: Bintal TNI Harus Lahirkan Jiwa Juang yang Tangguh
"Jadi tidak cukup dengan memberi kucuran dana hanya pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus memiliki program-program dan alokasi yang cukup untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan," ujar Ketua Umum Gerakan Perempuan Ormas MKGR Hetifah Sjaifudian, pada seminar yang digelar Kelompok Fraksi XI Fraksi Partai Golkar DPR di Jakarta, Senin (20/2).
Hetifah berharap, defisit anggaran negara jangan sampai melebar hingga mengurangi alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Sebab dengan adanya alokasi anggaran yang baik bagi perempuan dan anak, masalah-masalah kesenjangan antargender dan kelompok sosial bisa terus diperkecil.
BACA JUGA: Maunya Pemerintah yang Penting Angka PT Naik
Dalam seminar yang mengangkat thema 'Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017' hadir sebagai pembicara antara lain Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Pada Ken, Hetifah menyatakan perempuan siap menyukseskan program penerimaan negara dari pajak.
"Namun saat ini sistem perpajakan kita masih membedakan perempuan dan laki-laki, sehingga dalam beberapa kasus bisa merugikan kaum perempuan," ucap Hetifah yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR tersebut.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Fadli Zon: Kriminalisasi Nyata Terjadi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mentan: Kami Akan Beli Gabah Petani dengan Harga Bagus
Redaktur & Reporter : Ken Girsang