jpnn.com - JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan penolakannya terhadap pembangunan komplek mewah gedung DPR. Pasalnya, pembangunan gedung dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kinerja dewan.
"Secara keseluruhan Fitra menolak pembangunan gedung, batalkan anggarannya dan kembalikan ke kas negara," tegas Sekjen FITRA Yenny Sucipto, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/1).
BACA JUGA: Ajak Relawan Makan Siang, Jokowi Ungkap Menteri Minim Prestasi
Menurutnya, berdasarkan kajian FITRA, politik anggaran di DPR tidak berpijak pada kepentingan rakyat. "DPR harus merevisi anggaran yang tidak wajar, tidak sesuai harga pengadaan di pasaran," ujarnya.
FITRA meminta pemeriitah selektif dan tidak transaksional terhadap kebijakan anggaran DPR. Sebab, lolosnya anggaran gedung tersebut merupakan dugaan bentuk barter perencanaan anggaran DPR-pemerintah.
BACA JUGA: Desak KY Segera Garap Hakim Parlas Cs
"Kami minta KPK mengawasi dan menindak anggaran ajaib dan proyek mewah DPR," tegas Yenny.
Selain anggaran gedung, alun-alun demokrasi, dan poliklinik, FITRA juga membeberkan anggaran lain di internal dewan yang dianggap tidak wajar. Mulai dari dana rumah jabatan anggota (RJA) beserta isinya sebesar Rp 106 miliar lebih, pemeliharaan rusa di komplek parlemen (Rp 599 juta), pewangi/pengharum ruangan (Rp 2,6 miliar), dan sederet mata anggaran lainnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: HAHAHA! Siapa yang Sebarin Rumor Reshuffle, Istana Bilang Begini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panas! Demokrat Tantang KPK Buktikan Keterlibatan Pangeran Ibas
Redaktur : Tim Redaksi