jpnn.com, JAKARTA - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto mengkritik penganggaran tunjangan rumah bagi 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang mencapai Rp 80 juta per orang per bulan atau Rp 100 miliar lebih selama setahun.
Menurut dia, hal itu tidak mencerminkan aspek efektif, efisien dan pro rakyat.
BACA JUGA: Rumah Anggota DPRD jadi Sarang Judi Dadu Putar
Sugiyanto meminta 106 Anggota DPRD itu agar lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat ketimbang menghambur-hamburkan anggaran pada belanja yang tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga.
"APBD DKI ini amburadul enggak efektif dan efisien. Kalau rasional nih ya tunjangan rumah dewan sebulan misalkan Rp 80 juta dikali jumlah anggota dikali 5 tahun, itu anggaran mubazir," ucap Sugiyanto dalam keterangannya, Minggu (28/5).
BACA JUGA: Geledah Rumah Anggota DPRD Banten, KPK Sita Dokumen
Pria yang akrab disapa SGY itu pun menyarankan agar anggaran tunjangan rumah 106 anggota DPRD DKI itu dialihkan untuk membangun apartemen sebagai rumah dinas anggota DPRD.
Terlebih, Pemprov DKI juga memiliki banyak lahan di Jakarta.
BACA JUGA: Rumah Anggota TNI AD Disatroni Maling, Pelaku Sudah Ditangkap, Ini Tampangnya
"Itu kalau dibangun apartemen mewah buat anggota, dalam satu periode 5 tahun jabatan saja, Pemprov bisa hemat setengah triliun,” kata dia.
Terkait adanya temuan anggaran gaib pada dokumen APBD 2023, dia meminta eksekutif dan legislatif DKI juga mengkaji ulang mata anggaran lainnya pada saat perubahan APBD 2023 dan APBD 2024 mendatang.
SGY pun meminta Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono agar berani membongkar praktik anggaran gaib pada APBD 2023 yang disinyalir sudah menjadi tradisi sejak periode gubernur sebelumnya.
"Pahamlah kalau zaman Heru kan dia teken itu APBD saat dia baru masuk DKI, jadi suasana politiknya masih kebawa warisan Anies. Namun, sekarang mulai perubahan 2023 dan APBD 2024-2025, Heru harus berani lawan itu pemain-pemain anggaran yang mengkhianati rakyat,” tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakart Andyka mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD 2023 saat rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI, pada Selasa (9/5) lalu,
Dia menyebutkan bahwa anggaran kosong itu agar total pendapatan seimbang dengan belanja daerah.
“Seolah-olah untuk mengakomodasi supaya bisa ter-cover belanja. Ialah anggaran yang menurut bahasanya teman-teman SKPD 'kosong' begitu. Ada anggarannya, tetapi isinya enggak ada,” kata Andyka. (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Anggota DPRD DKI Ini Tidak Maju Lagi di Pemilu 2024, Akan Keluar dari PSI
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi