jpnn.com - KUPANG – Ketua Asosiasi Peternak Babi (Aspebi) NTT, Vincent Pata menilai Pemprov NTT melalui instansi teknis tidak serius menangani ternak, karena dana untuk kegiatan vaksinasi ternak sangat kecil, yakni sekira 10 persen pada struktur APBD.
Menurutnya, vaksin sangat dibutuhkan para peternak untuk menekan angka kematian ternak. Karena itu, dana untuk pengadaan ternak harus dinaikkan secara bertahap, mulai 20 persen. Jika dananya tidak dinaikkan, sudah dapat dipastikan banyak ternak akan mati. Ironisnya lagi, dalam keterbatasan itu, kuat dugaan vaksin yang dipakai ada yang sudah kedaluarsa.
BACA JUGA: Dinyatakan Hilang, Anggota Gafatar Asal NTB Terdeteksi di Samarinda
“Harus ada audit terhadap stok vaksin sehingga bila vaksin yang kedaluarsa masih disimpan di gudang, segera dimusnahkan. Karena tidak bermanfaat bagi ternak bila dipakai untuk kegiatan vaksinasi,” ujar Vincent Pata kepada Timor Express (Grup JPNN), Sabtu (23/1).
Ke depan, kata Vincent, pengadaan vaksin sebaiknya tidak lagi ditangani dinas tapi ditenderkan kepada pihak ketiga. Sehingga, pengawasan dan tindakan tegas bisa diambil, bila kedapatan ada vaksin yang sudah kedaluarsa.
BACA JUGA: Polda Papua Geregetan Banget sama Bupati Dogiyai
“Jika tetap oleh dinas, pengelolaan dan pemanfaatan vaksin akan terjadi seperti sekarang,” katanya.(timor express/fri/jpnn)
BACA JUGA: 22 Eks Gafatar Menginap di Wisma Dievakuasi, sang Koordinator Diamankan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Pernah Senang, yang Penting Sehat
Redaktur : Tim Redaksi