KENDARI - KPU Sultra telah memasukan draft anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) 2013, ke Biro Keuangan PemprovHitungan KPU, anggaran Rp 180 miliar adalah angka yang pas untuk membiayai seluruh pelaksanaan, mulai dari tahapan sosialisasi, pembayaran honor petugas pemilu, pengadaan logistik sampai hari-H pemungutan suara
BACA JUGA: Pendukung Baasyir Suarakan Perang
Meskipun menuai sorotan karena dana sebesar itu dianggap 'pemborosan', tapi Gubernur Sultra, Nur Alam punya pendapat lain
BACA JUGA: Fusi Partai, Lobi PBR ke PAN Makin Intensif
"Oh tidak (fantastis-red)BACA JUGA: Revisi UU Pemilu Sarat Kepentingan Partai
Usulan itu bisa saja dua hingga tiga kali lipat, dari nanti yang kita tetapkanItu tidak masalahAkhirnya kan akan dibahas, diteliti mana pos kegiatan yang mutlak dan bisa melalui strategi sharingMisalnya fasilitas yang sudah dimiliki pemerintah," katanyaMenurut gubernur, KPU Sultra tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal, baik yang substanstif maupun yang sifatnya pendukungHanya dia mengingatkan, agar lembaga yang kini dipimpin Bosman itu, bisa melihat berapa besaran dari masing-masing unit costSebab, jika berkaitan dengan barang dan jasa, ada standarisasi pemerintah maupun pasar secara umum.
Bicara soal penghematan, Ketua DPW PAN Sultra itu sepakat dengan rencana KPU Sultra yang akan menggabung pelaksanaan Pilgub, Pilwali Kota Kendari dan Pilwali Kota BaubauMenurut dia, penggabungan 3 Pilkada itu, bisa menghemat anggaranDalam hitungannya, dari pengalaman pelaksanaan Pilkada di Sultra, rata-rata per kabupaten/kota, membutuhkan anggaran di bawah Rp 10 miliar.
"Itu yang mau dihitung, karena bisa jadi ada penghematanMisalnya, bisa saja ada penggabungan antara kabupaten dan provinsi, itu nanti ada penghematanAtribut-atribut juga nanti, bisa dilihat sejauh mana persiapannya dilakukanKalau masih ada sisanya tahun lalu seperti peti dan sebagainya yang masih bisa dimanfaatkan, itu bisa digunakanKarena itu bukan barang yang mudah habisBegitu juga honorSemua ada standar rasionalisasi yang bisa kita jadikan acuan," ujarnya.
"Pengalaman kita setiap melaksanakan Pilkada, paling besar itu dibawah 10 miliarKalau kita punya kabupaten 12, nah provinsi itu kan kumpulan dari kabupatenJadi kita belum bisa menentukan karena belum ada standarHasil akhirnya akan diputuskan bersama antara KPU Sultra, pemerintah provinsi dan DPRD," tambahnya(dri/ema/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar: PT 5 Persen Moderat
Redaktur : Tim Redaksi