jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo diduga mendapat perlakuan kasar dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim di akhir rapat dengar pendapat umum (RDPU), di ruang rapat Komisi VII DPR, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).
Awalnya, rapat yang digelar dengan sejumlah perusahaan termasuk PTFI, itu berlangsung tertutup. Rapat membahas berbagai persoalan, salah satunya soal kewajiban membangun smelter sesuai amanat Undang-undang (UU) nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Mukhtar pun mengaku menjadi salah satu legislator yang menyarankan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat sebelum melaksanakan kewajiban sesuai UU Minerba.
BACA JUGA: Pemerintah Beri Freeport Izin Ekspor Sementara
Mukhtar mengaku tidak mempermasalahkan apakah PTFI mau membangun smelter di Papua atau daerah lain seperti Gresik.
Mukhtar menjelaskan, dalam rapat dia menyampaikan agar PTFI konsisten memberikan jawaban terkait persoalan smelter. Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) lantas memberikan statemen penutup.
“Saya memberikan closing statement meminta agar jawaban PT Freeport Indonesia bisa konsisten, termasuk jawaban tertulis kepada kami maupun mitra lainnya supaya tidak bias,” kata Muktar kepada sejumlah wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).
Nah, kata Mukhtar, setelah rapat ditutup dia kemudian berdiri dan ingin bersalaman dengan sang petinggi perusahaan asal Amerika Serikat yang berlokasi di Papua itu.
BACA JUGA: Gubernur Papua Keluarkan Peringatan buat Freeport
Namun, bukannya diladeni bersalaman. Mukhtar malah diduga mendapatkan perlakukan yang dianggapnya tidak menyenangkan.
Menurut dia, sang petinggi menepis tangannya alias tidak mau bersalaman. “Kemudian menunjuk-nunjuk dada saya. Kena dada saya, di bagian tengah,” kata Mukhtar.
Selain menunjuk dadanya, Muktar melanjutkan, sang petinggi perusahaan tambang raksasa itu juga menghardiknya dengan kalimat yang keras.
BACA JUGA: Papua Tagih Tunggakan Pajak Freeport Rp 3,5 Triliun
“Ditunjuk-tunjuk dada saya, sambil mengatakan “kalian jangan macam-macam, mana tidak konsisten? saya konsisten”,” kata Mukhtar menirukan kata-kata sang petinggi Freeport.
Menurut Mukhtar, setelah menunjuk-nunjuknya, sang petinggi PT Freeport itu langsung pergi meninggalkan ruang rapat. Malahan, kata Mukhtar, yang khawatir adalah sejumlah petinggi Freeport lain yang kemudian menghampirinya.
“Saya bilang, heran saya ketua bapak kok begini,” kata Mukhtar.
Dia mengatakan, petinggi PTFI lainnya kemudian meminta nomor telepon selulernya. "Ada lima orang tadi dari Freeport mengambil nomor saya, dan meminta saya tidak mempersoalkan, dan memaafkan,” kata dia.
Mukhtar tidak menyangka mendapatkan perlakuan seperti itu. Padahal, kata dia, dari awal atau sejak rapat niatnya bagus untuk mengingatkan kewajiban PTFI. Malahan, dia sudah memperkenalkan diri sebagai legislator dari partai pendukung pemerintah.
Mukhtar mengatakan, hal-hal yang melecehan pribadi dan parlemen seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tidak hanya di Komisi VII DPR, tapi juga komisi lain di parlemen.
Dia mengatakan, akan berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang, soal langkah yang harus diambil. “Bagi saya kejadian ini tidak lazim,” tegas Mukhtar.
Chappy Hakim belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi JPNN.com, Kamis (9/2) malam, Chappy tidak mengangkat telepon selulernya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Lakukan Perombakan, Freeport Ikuti Aturan
Redaktur & Reporter : Boy