jpnn.com - BENGKULU - Rencana Pemerintah Kota Bengkulu menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 ini kembali menuai pro dan kontra di tubuh DPRD Kota. Ada yang mendukung, namun ada juga menolak mentah-mentah.
Pemkot sendiri telah mengusulkan kuota CPNS sebanyak 714 kepada KemenPAN-RB. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Indra Sukma, sangat mendukung adanya pengajuan usulan kuota CPNS. Mengingat kekurangan pegawai, lantaran sudah empat tahun tidak pernah melakukan perekrutan CPNS. Sementara setiap tahunnya sejumlah pegawai memasuki masa pensiun.
BACA JUGA: Luhut: Tekad Presiden Jadikan Batam sebagai Area Tax Haven sudah Bulat
Hal inilah yang menjadi dasar perekrutan tenaga pegawai negeri tersebut sangat diutamakan. Terutama untuk tenaga pendidik guru dan tenaga kesehatan.
“Contoh saja saat ini sudah banyak sekolah berdiri. Seperti di daerah Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu itu sangat kekurangan guru. Beberapa guru sekolah itu diisi olah tenaga honorer dan tenaga kontrak. Hal inilah yang sangat penting diadakan perekrutan CPNS kota,” terang Indra Sukma kepada RB, Sabtu (13/8).
BACA JUGA: Menpar Dorong Kepri Berstatus KEK Pariwisata
Sambung Indra, selain membutuhkan tenaga guru, saat ini dengan dilihatnya berdiri Rumah Sakit (RS) Kota, Pemerintah Kota juga sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Mengingat pendirian Rumah Sakit tersebut tumbuh dan berkembang.
“Pemkot memang sangat membutuhkan jumlah pegawai. Apalagi tenaga pegawai kesehatan. Karena sebuah rumah sakit jika ingin meningkatkan pelayanannya maksimal, maka yang utama ada di pegawai yang juga harus standar. Oleh sebab itu pentingnya diadakan tes CPNS itu,” bebernya.
BACA JUGA: Sukses! Bayi Kembar Siam Rahma-Rahmi Berhasil Dipisahkan
Selain itu menurut Indra, jika dilihat dari struktur APBD kota antara jumlah pegawai dengan belanja publik sudah hampir berimbang. Hal itu bisa menjadi dasar bahwa Pemerintah Kota sudah diperbolehkan mengadakan test CPNS mulai tahun ini.
“Lihat sendiri setiap tahunnya APBD kota kita belanja publiknya sudah meningkat tajam. Dari segi pembangunan infrastuktur dibandingkan dari tahun sebelumnya saja dengan sekarang saja jauh sekali peningkatannya,” terang Indra.
Beda halnya dengan Anggota Banggar DPRD Kota Suimi Fales, SH, MH. Ia menilai rencana Pemkot mengusulkan formasi kuota CPNS tahun ini harus perlu kajian yang matang. Pasalnya apabila dilihat struktur APBD kota dengan antara belanja pegawai dengan belanja publik belum berimbang.
“Meski belanja publik saat ini kita lihat setiap tahunnya meningkat. Namun belanja pegawai kita masih saja tinggi. Saya rasa untuk saat ini belum bisa pemkot mengadakan tes CPNS, harus ada kajian yang matang dulu dari pemkot,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Terkait soal kekekurangan guru di Kota ini, menurutnya ada beberapa sekolah yang malah kondisi tenaga didiknya guru banyak. Hal ini harus ada pemerataan guru ditiap sekolah yang membutuhkan. “Harus dilihat apakah betul kota ini kekurangan guru? Sementara ada sekolah yang tenaga gurunya malah menumpuk disatu sekolah. Sebaiknya perlu ada pemerataan. Apalagi berkaitan tenaga pegawai, juga nantinya berpengaruh dengan anggaran pegawai yang meningkat lagi,” terang Suimi.
Terpisah Koordinator Pemerhati Rakyat Bengkulu (PRB) Bayu Putra, SH mengemukakan, usulan CPNS dari Pemerintah Kota itu bukan tanpa alasan. Sebab selama beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kota tidak melakukan penerimaan tenaga CPNS. Dengan demikian, setiap tahunnya tenaga pegawai yang pensiun, maka berpengaruh dengan kekosongan tenaga pegawai.
“Selama beberapa tahun ini kita lihat pemkot bisa membuktikan bahwa tanpa adanya penerimaan CPNS. Artinya jika moratorium CPNS sudah dicabut, sah-sah saja pemkot melakukan penerimaan CPNS demi kepentingan umum. Apalagi saat ini banyak kalangan sarjana yang butuh mencari kerja,” terang Bayu.
Sambung Bayu, untuk penerimaan CPNS tersebut, pemerintah kota juga harus melihat kebutuhan tenaga yang benar-benar dibutuhkan ditiap masing SKPD dengan melihat analisis jabatan (anjab) tentang kebutuhan PNS ditiap SKPD tersebut.
“Sebaiknya analisis jabatan (anjab) dulu dan laporan terbaru data PNS pensiun masing SKPD. Karena ini berkaitan dengan pengisian jabatan yang kekosongan ditinggal pensiun. Dari proses anjab nanti akan kelihatan berapa yang dibutuhkan formasi penempatan,” tutupnya.(new/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Den Baguse Tikus Dihargai Rp 5.000
Redaktur : Tim Redaksi