jpnn.com - JAKARTA – Permasalahan krusial yang selama ini belum menemukan titik temu antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan revisi UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, akhirnya dicapai kata sepakat.
“Misal, mundur atau tidak anggota Dewan tingkat DPR atau DPRD saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pihak legislatif memahami alasan pemerintah yang berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena tidak mungkin pemerintah berbeda pendapat dengan MK,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (30/5).
BACA JUGA: Sopir Nurhadi Masih Diburu KPK, MA Lepas Tangan
Tjahjo optimistis pembahasan revisi UU ini segera rampung sehingga dapat segera disahkan menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang digelar secara serentak di 101 daerah.
Menurut Tjahjo, MK sebelumnya telah memutuskan, anggota DPR, DPRD, DPD, TNI/Polri dan PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mundur dari jabatannya.
BACA JUGA: Petinggi PT BA Ditawari Jadi JC, Mau Incar Siapa?
“Sekarang DPR dan pemerintah sudah satu suara, tinggal mencari formulasi bagaimana merumuskannya dalam poin RUU Pilkada," ujar Tjahjo.
Masalah lain, terkait ambang batas partai politik (parpol) dalam mengusung pasangan calon, DPR dan pemerintah kata Tjahjo juga sudah sependapat. Yaitu 20 – 25 persen.
BACA JUGA: KPK Tidak Terburu-buru Tetapkan Tersangka Baru
Karena itulah mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meyakini revisi bakal rampung akhir Mei ini. Karena sudah tidak ada lagi perbedaan pandangan yang cukup mendasar. Hanya terkait apakah calon dari petahana cuti di saat kampanye, atau sejak melakukan pendaftaran. Kemudian terkait sanksi politik uang, juga masih perlu diatur lebih detail.
“Ini sedang dirapatkan bersama DPR. Jadi besok (Selasa,red) tinggal kesepakatan dan tanggal 1 atau 2 Juni mendatang akan masuk paripurna, sehingga tak menganggu proses tahapan pilkada yang sedang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aneh, Singapura Tiba-tiba Klaim Pulau Manis
Redaktur : Tim Redaksi