jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad M Ali mendorong agar pelaksanaan Pilkada Sulawesi Tengah terhindar dari praktik politik identitas. Karena baginya itu menodai kebebasan dalam berdemokrasi.
Dia mengungkapkan, dengan hadirnya politik identitas akan dapat melahirkan hal-hal negatif untuk masyarakat. Mulai dari hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam sebagai turunannya.
BACA JUGA: Di Hadapan Muslimat NU, Ben Bahat Paparkan Program-Program Prioritas
Politik identitas bersandar pada Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Padahal, kata Ali kelengkapan tersebut sesungguhnya tidak berhubungan dengan kualitas calon pemimpin dalam hal ini Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulteng.
BACA JUGA: Waketum Nasdem Yakin Rusdy Mastura bisa Memajukan Sulteng
Lantaran hal yang demikian mudah dipakai untuk mengaburkan pemilih dari objektivitas.
"Dalam menghadapi Pilkada ini kami tidak harus menumbuh suburkan politik identitas. Karena sesungguhnya kami sepakat Pilkada ini adalah mencari pemimpin bukan untuk golongan tapi seluruh masyarakat Sulteng," ujar Ahmad M Ali dalam siaran pers, di Tentena, Poso
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2: Ada Pilkada, PPPK Ketakutan
Sebab menurutnya dampak paling ekstrem dari politik identitas ialah perpecahan di masyarakat.
Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat Sulawesi Tengah agar dapat memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang jelas. Bukannya malah menyibukkan diri dan larut dalam hasutan berbasis SARA.
Ali berharap Pilkada 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Agar dapat melahirkan seorang pemimpin yang benar-benar bisa memajukan dan menyejahterakan masyarakat.
"Siapa yang bisa memberikan gagasan lebih meyakinkan menyejahterakan masyarakat. Maka Insya Allah masyarakat akan berada pada barisan tersebut tanpa melihat dia dari mana, agama mana dan kelompok mana," tandasnya. (rdo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha