jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan pemotongan anggaran sektor pangan yang cukup signifikan. Padahal, selain persoalan instrumen kesehatan yang menjadi perhatian lebih, sektor pangan seharusnya menjadi prioritas penguatan termasuk penguatan anggaran, bukan malah dipotong.
Akmal merangkum perubahan atau penyesuaian anggaran akibat adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020 yang berdampak pada perubahan APBN mitra kerjanya. Yakni Kementan berkurang dari Rp 21 triliun menjadi Rp 17,4 triliun; KKP berkurang dari Rp 6,4 triliun menjadi Rp 5,3 triliun; dan KLHK berkurang dari Rp 9,3 T menjadi Rp 7,7 T.
BACA JUGA: Antisipasi Krisis, Ketua MPR: Perlu Perhatian Khusus pada Sektor Tanaman Pangan
“Sangat disayangkan, mestinya penghematan dari kemeterian lain ini dapat memperkuat sektor kesehatan dan pangan. Pemotongan uang cukup besar di Sektor pangan (Kementan,KKP dan LHK) ini belum ada persiapan solusi di masa datang. Padahal masalah kita ke depan adalah ketersediaan pangan setelah pandemi Covid 19,” tukas Politikus PKS ini dalam siaran persnya, Kamis (16/4).
Anggota DPR Komisi IV ini memberi gambaran bahwa pengurangan anggaran belanja Kementerian Pertanian yang semula Rp 21,06 triliun menjadi Rp 17,44 triliun tidak sebanding dengan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian untuk penanganan COVID-19 dengan jumlah Rp 1,85 triliun. Pemerintah perlu mempertimbangkan lagi pengurangan anggaran kementeraian pertanian sekitar Rp 3,6 triliun ini mesti di balik logikanya.
BACA JUGA: Kementan Kumpulkan Asosiasi hingga Praktisi untuk Pacu Ekspor Sektor Pangan
Seharusnya postur kementerian pertanian ini seperti pada APBN 2016, yakni Rp 31,5 triliun. Bahkan, kementerian pertanian zaman Amran pernah mengusulkan, APBN 2020 untuk Kementan sebesar Rp 32,58 triliun untuk memperkuat diseminasi teknologi dan penyuluhan, pemanfaatan lahan rawa, pengembangan ternak rakyat dan program akselerasi ekspor.
Sorotan anggota DPR dari Sulawesi Selatan II ini juga pada proporsioanalitas pengamanan ketersediaan pangan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian untuk penaganan COVID-19. Angka Refocusing sebesar Rp 1,85T. Sedangkan Pengamanan Pangan hanya sebesar Rp 198,95 M.
BACA JUGA: Luar Biasa! Prajurit TNI Rebut Senjata Api dan Granat dari 3 Eks Kombatan
"Saya melihat, kementerian pertanian terlalu kecil dalam mengalokasikan pengamanan ketersediaan pangan yang hanya sebesar Rp 198,95 miliar dari total anggaran refocusing Rp 1,85 triliun pada penanganan Covid-19 ini. Sektor pangan ini mestinya ada limpahan anggaran dari kementerian lain sejajar dengan urgensinya bidang kesehatan. Dua agenda utama Pemerintah dalam prioritas penangananan covid-19 adalah kesehatan dan pangan. Anggaran pangan dipangkas, sedangkan kesehatan sudah sesuai membesar semula Rp 57 T ditambah menjadi Rp 76 T,” tutur Akmal.
Legislator PKS ini juga menyoroti realokasi anggaran sebesar Rp 483,74 miliar atau setara 9,12 persen dari total APBN-P KKP 2020 yang merupakan bagian penting dari penyangga sektor pangan. Perikanan Tangkap dan Budidaya serta penyedia garam, mestinya juga dapat limpahan anggaran cukup.
Menurut dia, hampir seluruh rekannya di Komisi IV DPR, menyarankan tidak ada pemotongan pada anggaran KKP. Sedangkan dia sendiri menginginkan agar KKP malah dapat tambahan anggaran untuk memperkuat sektor pangan sebagai persiapan pasca covid-19.
"Saya menyarankan kepada seluruh mitra Komisi IV DPR, terutama Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelauatan dan Perikanan, agar memiliki porsi anggaran lebih yang bersumber dari kementerian lain. Sektor Kesehatan dan pangan menjadi sangat vital pada keadaan wabah covid-19 baik saat sekarang atau seusai wabah ini berlalu," tutup Andi Akmal Pasluddin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich