jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya jadwal yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 21 Februari 2024 atau sebelum bulan ramadan.
Hal itu diungkapkan Rifqi langsung dalam Diskusi Dialektika Demokrasi yang bertema ‘Otak Atik Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024, Ada Apa?’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).
BACA JUGA: DPD Golkar Solo Dukung Penuh Airlangga Hartarto di Pilpres 2024
Rifqi menjelaskan ada beberapa alasan yang perlu diperhatikan terhadap pelaksanaan pemilu agar tidak ditetapkan di bulan ramadan 2024.
Pertama, kata dia, ingin jeda waktu antara pemilihan legislatif dengan pemilihan kepala daerah cukup untuk menyelesaikan berbagai macam dinamika.
BACA JUGA: Junimart Girsang: Penentuan Jadwal Pemilu 2024 Mutlak di Tangan KPU
Selain itu, perlunya waktu yang cukup terkait pelaksanaan pemilihan presiden dengan akhir masa jabatan presiden. Hal itu lantaran tidak adanya jaminan mengenai kontestan pada Pilpres 2004.
“Tidak ada Jaminan Kontestan pada Pilpres 2004 lalu, hanya 2 kontestan. Karena pemenang pilpres itu setidaknya memperoleh suara 50 persen plus satu,” terang Rifqi.
BACA JUGA: DPR Ingatkan Pemerintah soal Efek Domino Tarif Cukai Eksesif
Dalam kesempatan itu, Rifqi mengingatkan pentingnya menghindari masa kampanye dalam Pileg maupun Pilpres di bulan Ramadan 2024.
Dirinya tidak ingin menjadikan ramadan sebagai ajang kampanye terselubung.
“Jangan cemari Ramadan dengan menjadikan ajang kampanye terselubung berkedok politik identitas, politik SARA dan lainnya," tegasnya.
Karena itu, sangat memungkinkan menjadi bahan bakar efektif untuk menyulut perpecahan diantara masyarakat sebagai anak bangsa.
Dia berharap Pemilihan Presiden 2024 tidak hanya dijadikan sebagai euforia dan dinamika demokrasi, melainkan pentingnya mempertaruhkan persoalan bangsa.
“Kami tidak ingin bertaruh soal persatuan bangsa ini hanya sekadar untuk menegosiasikan Ramadan masuk dalam masa kampanye pada pemilu 2024,” pungkas Muhammad Rifqinizamy. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Komisi II DPR: Program PTSL Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian