JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Iti Octavia Jayabaya, meminta para anggota DPR agar tidak menggunakan bahan bakar jenis premiumPasalnya, menurut Iti, pemerintah memberikan subsidi BBM jenis premium kepada masyarakat kecil, bukan kepada masyarakat kelas menengah ke atas.
"Contoh itu harus dari kita dulu sebab banyak anggota DPR yang masih menggunakan premium yang sebenarnya ditujukan untuk rakyat
BACA JUGA: 2012 Harga BBM Bersubsidi tak Naik
Harusnya anggota DPR itu menggunakan BBM nonsubsidi, sebab premium adalah bahan bakar bersubsidi untuk rakyat kecilJadi lanjut dia, penerapan pada diri sendiri dulu sebagai anggota Dewan baru kendalikan sama-sama terkait implementasinya, harap anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Banten itu.
Terkait dengan subsidi BBM dan Listrik yang dikurangi oleh pemerintah, tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat.
"Kita sebagai anggota Fraksi Demokrat, tentu mengikuti pemerintah
BACA JUGA: 2012, Target 55.564 Rumah Sangat Murah
Kalau subsidi BBM dan listrik dikurangi dampaknya kepada rakyat kecilBACA JUGA: Rumah Murah Terkendala Ketidakpedulian Pemda
Kalau ada yang menyatakan tidak tepat sasaran, saya bilang bukan tidak tepat sasaran, tapi belum tepat sasaranProgram pemerintah sendiri bagus dan tinggal bagaimana pelaksanaannya sajaItu tugas kita bersama-sama," ujarnya.Ia menambahkan, dana pengurangan subsidi itu bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur"Saya sangat setuju dengan pemerintahHingga tahun 2012 berkurang subsidi Rp6 triliunPemerintah sudah melakukan amanat UU dan bagaimana penghematan itu bisa digunakan untuk infrastruktur," katanya.
Selain itu, ia juga setuju bila APBN 2012 dikoreksi karena pengaruh ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat.
"Kalau kita dulu waktu buat APBN dengan kurs Rp9100 dan sekarang kurs Rp8800Ini bisa jadi koreksi dan disitu ada nilai lagi yang bisa diefesienkanKalau Rp1300 triliun tak akan turun, cuma kursnya saja yang berubah," katanya.
Adapun penggunaan APBN 2012 harus digunakan tepat sasaranMisalnya, dalam bidang pertanian, dimana pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, dimana pemerintah menargetkan 10 juta ton beras tahun 2015 harus dapat dicapai.
"Misalnya dengan program pemerintah tentang ketahanan pangan dengan target 10 juta tonIni harus ditopang bukan hanya dari bibitnya saja, tapi juga infrastruktur seperti irigasiHarus ada komunikasi Komisi IV dan Komisi V," tukas Iti(fas/boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ATM Bermasalah, Nasabah Bank Mandiri Dibobol Rp120 Juta
Redaktur : Tim Redaksi