jpnn.com - PONTIANAK - Anggota Komisi IV DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, punya kesibukan tambahan. Dalam sebulan terakhir, konstituennya di Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Pontianak, terus mengirimkan SMS ke Ponselnya.
“Pesan tersebut semuanya terkait keluhan kapan bencana asap ini akan berakhir. Asap di Kalbar makin menggila, teriakan masyarakat makin banyak. Tak kurang 200 SMS per hari (masuk ke HP-nya). Kalau sebelumnya SMS minta pulsa, sekarang semua tentang penderitaan asap,” ungkap Daniel kepada Rakyat Kalbar (Grup JPNN.com), Rabu (30/9).
BACA JUGA: Budi Waseso Terancam tak Punya Kantor
Salah satu SMS yang masuk ke Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berbunyi,
“Pak Daniel, tolong. Di Kalbar sekarang tidak 2 musim lagi, tapi sudah 3 musim. Ada panas, hujan, dan asap. Ini harus dilihat, banyak bayi dan anak-anak (jadi korban, Red)," sebutnya.
BACA JUGA: Hakim Kabulkan Permohonan VSI, Kejagung Harus Introspeksi
Alhasil, ia meminta pemerintah tidak ragu menetapkan status Bencana Nasional Kabut Asap di Sumatera dan Kalimantan. Kesehatan rakyat Kalbar yang jadi korban asap, menurut Daniel, tidak sedikit.
Selain itu, aktivitas masyarakat, sudah sangat terganggu sehingga produktivitas diyakini menurun.
BACA JUGA: Polda Jatim Didorong Ambil Alih Kasus Pembunuhan Sadis Salim Kancil
“Harus darurat nasional, tak perlu ragu. Saya sudah bicara ini harus ditetapkan. Aneh kalau dampaknya sudah sedemikian besar, membuat jutaan masyarakat korban, tapi tidak dinyatakan darurat nasional," tuntut Daniel.
Dia juga menyinggung perilaku pembakar hutan yang cenderung dilakukan oknum pengusaha. Bila imbasnya terasa, maka kalangan petani yang dijadikan kambing hitam.
"Sudah parah kali bencana asap di Kalbar, kalau ada yang meninggal, baru pemerintah heboh," ujarnya.
Lanjut Daniel, penanganan asap imbas kebakaran hutan dan lahan ini harus dengan tindakan tegas.
“Segala upaya sudah saya lakukan, nelpon menteri sana sini, di Raker dengan menteri juga keras, nuntut pelaku pembakaran masukkan saja ke penjara. Tutup izinnya dan ganti kerugian," klaimnya.
Terkait kerugian rakyat, dia mengutip beberapa sumber sepekan lalu, total penderita ISPA untuk 4 Provinsi yaitu Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Riau, mencapai 110.785 orang (Data Kemenkes). Lalu, kerugian ekonomi di sejumlah daerah, seperti Riau, ditaksir sudah Rp20 triliun (Data Bank Dunia).
"Penetapan darurat nasional adalah wujud konkrit keseriusan pemerintah. Karena bila ditetapkan darurat nasional, maka standar penanganannya juga berbeda jauh. Lebih serius," yakin Daniel.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat sebanyak 7.000 orang sudah menjadi korban Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama bencana kabut asap ini.
“Periode terparah untuk korban ISPA di Kota Pontianak adalah pada Juli hingga September 2015. Korban sudah mencapai 7000 jiwa," ungkap Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, usai rapat penanggulangan asap di kantor Bappeda Pontianak, Rabu (30/9).
Menurut dia, Pemkot Pontianak sendiri telah berupaya melakukan penanggulangan, salah satunya dengan membagikan ribuan masker untuk masyarakat sekitar.
"Selain masker kami juga telah mempersiapkan alat-alat kesehatan yang diperlukan selain juga untuk kesiapan SDM serta obat-obatan untuk korban ISPA," jelas Edi.
Secara teknis, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu W. mengatakan, terhadap kasus penyakit ISPA saat ini, pihaknya telah melakukan evaluasi harian.
"Untuk kasus di Puskesmas diperkirakan meningkat sebanyak 100 persen. Penderita kasus ISPA juga banyak diderita anak-anak," tuturnya.
(rakyatkalbar/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi jadi Irup Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya
Redaktur : Tim Redaksi