Anggota DPR Ini Minta Pak Jokowi Mewaspadai Saran IMF 

Senin, 18 Juli 2022 – 17:00 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad. (ANTARA/Facebook/Kamrussamad)

jpnn.com, JAKARTA -  Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar waspada dan tidak mudah mempercayai sepenuhnya saran-saran International Monetary Fund (IMF). 

"Presiden Jokowi jangan begitu saja percaya dengan IMF. Karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampuan IMF dalam menangani tantangan ekonomi global,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7). 

BACA JUGA: IMF Akui Kekuatan Ekonomi Indonesia

“Perlu diantisipasi adanya skenario inflasi tinggi agar resep-resep IMF bisa dijalankan di negara-negara yang terkena krisis,” tambahnya. 

Kamrussamad mengingatkan bahwa di krisis ekonomi 1997 adalah bukti resep IMF tidak manjur mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia.

BACA JUGA: Petinggi IMF Kagum Pada Jakarta, Mal Sarinah Ikut Disanjung

"IMF sudah terlalu sering menyebut dunia dalam ketidakpastian. Krisis akan terjadi dan seakan-akan ketakutan sengaja diciptakan untuk menjadi pintu masuk resep-resep IMF,” kata politikus Partai Gerindra, itu. 

Belajar dari krisis 1997, kata dia, resep IMF alih-alih menyehatkan, tetapi justru membuat kondisi perekonomian Indonesia terpuruk. 

BACA JUGA: Jokowi Bertemu Petinggi IMF, Konon Ada Pembahasan Penting

Menurutnya, resep IMF yang berujung pada penandatanganan letter of intent (LoI) dua kali, dan itu tidak menyelesaikan apa pun. 

“Kondisi Indonesia malah makin buruk. Rupiah makin terpuruk, 16 bank dilikuidasi, rush terjadi di mana-mana,” jelas dia. 

Lebih lanjut dia menambahkan di saat pemerintah tidak punya uang Rp 600 triliun sebagai dana talangan perbankan yang mengalami negative spread, IMF meresepkan kebijakan obligasi rekap (OR), yang mana pemerintah hanya membayar bunga 10 persen. 

“IMF memberi saran dengan istilah rekayasa akuntansi, pemerintah tidak punya tunai Rp 600 triliun sebagai dana talangan, tetapi punya kemampuan bayar bunga 10 persen. Akibatnya, inilah yang membebani APBN puluhan tahun,” kata Kamrussamad. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler