jpnn.com - JAKARTA - Direktur LBH Apik Ratna Batara Munti mengatakan, pihak berwajib harus terus mengusut kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota DPR Masinton Pasaribu. Meski pengaduan korban telah dicabut, kasus penganiayaan masuk ke dalam delik umum, bukan aduan.
Menurut Ratna, apapun bentuk perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban tidak dapat digunakan untuk menghapus sifat pidana perbuatan tersebut, termasuk pelanggaran kode etik sebagai anggota DPR.
BACA JUGA: Siswa SMA Tewas Dikeroyok, Begini Kronologinya
“Dalam kasus kekerasan yang melibatkan pejabat publik, biasanya korban dituduh memiliki motif politik. Seolah-olah menyalahkan korban. Padahal, siapapun yang melakukan kekerasan harus diproses secara hukum tanpa memandang status," ujar Ratna, Selasa (8/3).
Selain itu, korban menurut Ratna, juga biasanya mendapat tekanan baik secara psikologis maupun ekonomi. Seolah-olah ketika pelaku memberikan ganti rugi, kasus dapat dihentikan. Padahal ganti rugi seharusnya didapat setelah melalui proses hukum.
BACA JUGA: Bentrok Ormas di Bogor: Seorang Pecatan TNI Ditangkap
Pandangan senada juga dikemukakan Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini. Ia mengemukakan pandangannya, terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota DPR Fanny Syafriansyah alias Ivan Haz, terhadap pekerja rumah tangga.
"Setiap tindak pidana harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan menjadi pelajaran, baik bagi anggota dewan dan siapapun. Kita harus memastikan agar kali ini politikus tersebut tidak lolos. Ia harus dipecat dan dipenjarakan. Kami juga mendesak agar DPR dan presiden mengambil pelajaran dari kasus ini. Negara harus hadir memberikan perlindungan bagi PRT melalui UU Perlindungan PRT," ujar Lita. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Polisi Tangkap Pelaku Penculikan Siswi SMK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Astaga! Balita 3,5 Tahun Dicabuli Kakeknya Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi